Realitarakyat.com – Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum terhadap Gerakan Antiradikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) yang melaporkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin terkait dugaan radikalisme.
GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2020.
“Lagi kami siapkan (langkah hukum), kalau tidak ada etika baik oleh GAR ITB,” ujar Sunanto saat dihubungi wartawan, Sabtu (13/2).
Pemuda Muhammadiyah, kata Sunanto, tak terima Din Syamsuddin dituding terlibat tindakan radikalisme. Menurutnya, laporan tersebut mengada-ada karena Din selama ini kritis terhadap pemerintah.
Sunanto mengultimatum pelapor untuk segera meminta maaf dan mencabut laporannya tersebut.
“Aku cek bidang hukum waktunya, tapi akan kami lakukan langkah hukum kalau tidak ada etika baik,” katanya.
Untuk diketahui, Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin terkait dugaan radikalisme ke KASN. GAR ITB merupakan asosiasi alumni ITB.
Laporan tersebut tertuang dalam surat nomor 05/Lap/GAR-ITB/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, perihal Laporan pelanggaran Disiplin PNS atas nama Terlapor Prof. Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D, dan surat nomor 10/Srt/GAR-ITB/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, perihal Hukuman disiplin PNS a/n Prof. Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A. Ph.D.
Dalam laporannya, GAR ITB menilai Din telah melanggar kode etik sebagai ASN terkait sejumlah pernyataan dan tindakannya dalam dua tahun terakhir.
Dari total 9 pasal yang diduga dilanggar Din, dua di antaranya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan hasil sengketa Pilpres 2019 dan kiprahnya di KAMI.
“Dalam konteks ini GAR ITB mendesak KASN agar segera dapat memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN yang dilakukan oleh Terlapor,” ujar Juru Bicara GAR ITB Shinta Madesari.[prs]
