Connect with us

Politik

PAN Senayan Beri Poin Khusus Jika UU ITE Akan Direvisi

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan poin-poin yang harus mendapat perhatian apabila merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pertama, menurut dia, perubahan tersebut harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang ada.

“Karena teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat. Tidak menunggu tahun, kadang perubahannya dalam hitungan pekan atau bulan,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (16/2/2021).

Kalau UU ITE mau direvisi, menurut dia, sekalian disesuaikan dengan perkembangan TI kontemporer, termasuk perkembangan media-media sosial.

Selain itu, juga harus dipertimbangkan situasi pandemi yaitu masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet namun tetap hati-hati agar tidak ada pasal-pasal karet lain yang mudah menjerat seperti sebelumnya.

Kedua, lanjut Saleh, revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan.

“Berkenaan dengan aturan pidana, sebaiknya diatur di dalam KUHP, misalnya persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, dan lain-lain. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah, tidak ada tumpang-tindih,” ujarnya.

Saleh menegaskan bahwa FPAN mengapresiasi perhatian dan kepedulian Presiden Jokowi terhadap isu-isu aktual yang mencuat di tengah masyarakat, termasuk persoalan terkait dengan penerapan UU ITE.

Menurut dia, selama ini disinyalir ada banyak anggota masyarakat yang dipidana dengan menggunakan pasal-pasal “karet” dalam UU tersebut.

“Pakar hukum sendiri menyebut bahwa ada pasal karet di dalam UU itu. Tidak hanya itu, aturan yang diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP, setidaknya substansinya sama,” ujarnya.

Menurut dia, urgensi perubahan UU ITE juga sudah dirasakan semua fraksi yang ada. Dengan demikian, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi.

Saleh mengatakan bahwa FPAN senang jika pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE karena biasanya kalau pemerintah yang mengusulkan, birokrasi pelaksanaannya lebih mudah dan tidak berbelit.

“Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Di DPR tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi,” ujarnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Metropolitan

Pengamat : Anis Baswedan Akan Berakhir Masa jabatan, Jokowi Akan Tunjuk Risma Plt Gubernur DKI

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pengamat : Anis Baswedan Akan Berakhir Masa jabatan, Jokowi Akan Tunjuk Risma Plt Gubernur DKI
Baca Berita

Politik

Legislator PDIP Minta Pemerintah Ambil Kebijakan Lain Selain PPKM Mikro

Diterbitkan

Pada

Legislator PDIP Minta Pemerintah Ambil Kebijakan Lain Selain PPKM Mikro
Baca Berita

Politik

Kata Fahri, Kebijakan Penanganan Covid Pemerintah Tak Konsisten dan Membingungkan

Diterbitkan

Pada

Kata Fahri, Kebijakan Penanganan Covid Pemerintah Tak Konsisten dan Membingungkan
Baca Berita
Loading...