Connect with us

Politik

Nasdem Senayan Nilai Tepat Rencana Pengkajian Ulang UU ITE

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya menilai tepat rencana pemerintah yang akan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Raksi NasDem mendapatkan banyak masukan dari organisasi masyarakat sipil terkait dengan implementasi UU ITE yang banyak menimbulkan persoalan.

“Kami menilai ada situasi yang memang memerlukan penyesuaian UU ITE. Makin naiknya tren saling lapor, pemidanaan pendapat dan pikiran, dan kejahatan internet, memang sudah saatnya melakukan kajian ulang UU ITE,” kata Willy dalam keterangannya, Selasa (16/2/2021).

Langkah revisi itu menurut dia penting, apalagi sebentar lagi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sebagian napasnya ada di UU ITE, juga akan segera selesai.

Willy yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu inisiasi revisi UU ITE menjadi kenyataan karena bisa pemerintah atau DPR yang mengirimkan drafnya.

“Satu hal yang menjadi pijakan NasDem adalah norma dan sopan santun yang dahulu hidup dan melingkupi kita harus tetap dijaga,” ujarnya.

Menurut Willy, yang dirugikan dari fenomena saling lapor, pemidanaan pikiran dan pendapat adalah masyarakat yang sudah susah payah membangun situasi demokratisasi.

Ia menegaskan bahwa demokratisasi tersebut harus terus dijaga dan membudayakan dialog publik sebagai mekanisme penyelesaian masalah.

“Pasal-pasal karet dan pasal-pasal overkriminalisasi bisa menyasar siapa pun, ini merugikan persahabatan demokratis kita. Pasal-pasal tersebut yang urgen perlu direvisi segera dengan tetap mempertimbangkan pentingnya sopan santun dan kebijaksanaan menggunakan media digital,” katanya.

Willy berharap komunikasi dan dialog antarwarga negara makin terselenggara dengan sehat dan konstruktif, serta masyarakat juga makin sedikit pemidanaan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sesuai dengan norma kesopanan dan kemanusiaan.

Wakil rakyat ini menilai hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik bisa dilawan dengan budaya komunikasi positif dan perangkat hukum yang adaptif.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kata Fahri, Kebijakan Penanganan Covid Pemerintah Tak Konsisten dan Membingungkan

Diterbitkan

Pada

Kata Fahri, Kebijakan Penanganan Covid Pemerintah Tak Konsisten dan Membingungkan
Baca Berita

Politik

AHY: Tak Ada yang Lebih Bernilai Daripada Nyawa

Diterbitkan

Pada

AHY: Tak Ada yang Lebih Bernilai Daripada Nyawa
Baca Berita

Politik

Soal Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat: Ini Sama Saja Bentuk Pengkhianatan Perjuangan Reformasi 98

Diterbitkan

Pada

Soal Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat: Ini Sama Saja Bentuk Pengkhianatan Perjuangan Reformasi 98
Baca Berita
Loading...