Connect with us

Daerah

Kasus NTT Fair, Feery Pandie Dibui 4 Tahun 6 Bula

Diterbitkan

Pada

Kasus NTT Fair, Feery Pandie Dibui 4 Tahun 6 Bula
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Majelis hakim tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan terhadap terdakwa Ferry Jons Pandie. Ferry merupakan pelaksana konsultan pengawas dalam proyek pembangunan NTT Fair.
S. Hendrik Tiip, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTT kepada wartawan, Jumat (05/02/2021) membenarkan bahwa dirinya telah menerima petikan putusan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan Hendrik, terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, selaku Penuntut Umum telah melaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang melalui Kasi Pidana Khusus untuk selanjutnya menunggu perintah untuk dilaksanakan eksekusi terhadap putusan dimaksud.

Disampaikan Hendrik, perkara tersebut diadili oleh Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum., selaku Ketua, Dr. Agus Yunianto, SH.,MH., Prof. Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum., dalam putusan Nomor 2783 K/Pid.Sus/2020 tanggal 29 September 2020 menyatakan bahwa memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg tanggal 17 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 28 Januari 2020 tersebut mengenai Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti nomor 60, menjadi: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 376.515.000 dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan terdakwa berdasarkan barang bukti Nomor 60 sebesar Rp 449.380.000, sehingga kelebihan uang pengganti sebesar Rp 72.865.000 dikembalikan kepada teerdakwa.

Majelis hakim juga menetapkan barang bukti berupa: Barang Bukti Nomor 60 berupa uang tunai sebesar Rp 449.380.000 yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom, dirampas untuk negara sebesar Rp 376.515.000 sebagai pengembalian Uang Pengganti dari terdakwa. Sisanya sebesar Rp 72.865.000 dikembalikan kepada terdakwa.

Amar putusan Kasasi juga menetapkan, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memutuskan perkara pada tingkat Pengadilan Negeri adalah menyatakan terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair.

Diktum putusan juga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun, 6 bulan dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kemudian menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 449.380.000 yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa Ferry Jons Pandie, S.Kom dikembalikan kepada terdakwa.

Sehingga terhadap putusan Pengadilan Tipikor Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang Penuntut Umum mengajukan banding, namun dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut adalah siapakah yang harus menanggung sisa kerugian keuangan negara .

Mengenai pelaksanaan Eksekusi kata Hendrik Tiip selaku JPU pada Kejati NTT ini menjelaskan bahwa akan segera melaksanakan eksekusi terhadap putusan ini baik pidana badan, denda, Uang pengganti dan biaya perkara setelah menerima perintah pelaksanaan eksekusi putusan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, mengingat kerugian keuangan negara yang dibebankan sudah terakomodir dalam putusan kasasi Mahkamah Agung.

“Nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman kalau sudah dilaksanakan eksekusi putusannya,” jelas Hendrik.

Selanjutnya, pada Rabu 23 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wita telah dilaksanakan pembayaran denda perkara oleh terpidana Ferry Jons Pandie selaku pelaksana pekerjaan pembangunan NTT Fair Tahun 2018 yang diwakilkan oleh keluarga terpidana.

Pembayaran denda sejumlah Rp 200.000.000 dan Biaya perkara sejumlah Rp 12.500
Pada Rabu 30 Desember 2020 pukul 12.00 wita, Jaksa Eksekutor juga telah melaksanakan eksekusi pidana badan kepada terpidana Fery Jons Pandie S.Kom., selaku pelaksana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan gedung NTT Fair TA.2018 di Rutan Klas II B Kupang untuk menjalani pidana selama 4 tahun dan 6 bulan sesuai putusan Mahkamah Agung RI.

Kemudian pada Jumat, 8 Januari 2021 telah dilaksanakan eksekusi barang bukti sesuai putusan pengadilan dalam perkara NTT Fair yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikembalikan 2 buah laptop kepada terpidana Ferry Jons Pandie yang diterima oleh staf dari terpidana Frengkianus Kaki Soro.

Barang bukti Nomor 83 berupa laptop Toshiba Satelit L310 warna hitam, barang bukti Nomor urut 84 berupa 1 unit laptop merk Asuz warna hitam dan barang bukti nomor 88 tentang 1 buah buku rekening BRI atas nama Ferry Pandie.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Buron 7 Tahun, Tim Tabur Kejati NTT Ringkus Terpidana Korupsi 

Diterbitkan

Pada

Buron 7 Tahun, Tim Tabur Kejati NTT Ringkus Terpidana Korupsi 
Baca Berita

Daerah

13 Kabupaten/Kota Jadi Zona Merah, Ganjar Minta Penerapan Lockdown Mikro

Diterbitkan

Pada

13 Kabupaten/Kota Jadi Zona Merah, Ganjar Minta Penerapan Lockdown Mikro
Baca Berita

Daerah

Sri Sultan HB X Pastikan Lockdown Pilihan Terakhir Jika Tidak Ada Cara Lain

Diterbitkan

Pada

Sri Sultan HB X Pastikan Lockdown Pilihan Terakhir Jika Tidak Ada Cara Lain
Baca Berita
Loading...