Connect with us

DPR

Insentif Nakes Belum Cair, Azis Syamsuddin: Hak Para Tenaga Medis Jangan Dipersulit

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyoroti adanya informasi yang berkembang di media mengenai belum terbayarnya insentif para dokter dan tenaga medis yang menangani Covid-19.

Ia mencontohkan, seorang tenaga medis di Sumatra Utara menjelaskan sejak Mei 2020 hingga Januari 2021, belum menerima insentif dan pihak rumah sakit hanya meminta untuk bersabar. “Sungguh ironi. Hal ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Azis dalam keterangannya, Sabtu (13/2/2021).

Azis mengatakan para dokter dan tenaga medis sudah berjuang keras dalam penanggulangan Covid-19, bahkan mereka mempertaruhkan nyawa dan tidak pulang ke rumah hingga berbulan-bulan.

“DPR mendesak agar hak para tenaga medis jangan dipersulit, justru harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Ia menegaskan para dokter dan tenaga kesehatan perlu mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga mereka. Terlebih lagi, katanya, mereka sudah memberi kontribusi 100 persen jiwa dan raga terhadap darurat pandemi saat ini.

“Kita harus prihatin, adil, dan profesional,” tegasnya.

Wakil ketua umum Partai Golkar itu mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemda dapat segera menyelesaikan dan megontrol isu-isu serupa di berbagai wilayah.

“Supaya persoalan dapat segera teratasi,” kata Azis.

Lebih jauh Azis mengharapkan, pemerintah dapat segera menyelesaikan tunggakan terhadap rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan yang turut menjadi tempat rujukan Covid-19.

“Kita butuh rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan agar dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal,” ungkapnya.

Azis menegaskan pembayaran tunggakan atau sejenisnya harus segera dilakukan. “Saya akan selalu mendukung hak para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan di tengah pandemi ini,” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ketua Banggar DPR: RUU KUP dalam Rangka Reformasi Perpajakan Berkeadilan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Banggar DPR: RUU KUP dalam Rangka Reformasi Perpajakan Berkeadilan
Baca Berita

DPR

Puan Desak Pemerintah Tekan Tombol Bahaya Covid-19, Berlakukan PSBB atau Pengetatan PPKM Mikro

Diterbitkan

Pada

Penulis

Puan Desak Pemerintah Tekan Tombol Bahaya Covid-19, Berlakukan PSBB atau Pengetatan PPKM Mikro
Baca Berita

DPR

DPR Minta Pemerintah Alihfungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Perawatan Pasien COVID-19

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Minta Pemerintah Alihfungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Perawatan Pasien COVID-19
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ist/net)
Baca Berita
Loading...