1

DPR Sambut Baik Rencana Pembentukan Holding BUMN UMi

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menyambut baik rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang hendak membentuk holding BUMN Ultra Mikro (UMi) guna memperluas jangkauan pembiayaan ke masyarakat kelas bawah.

Tiga BUMN yang terlibat dalam pembentukan holding ultra mikro, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

Martin menilai bahwa perluasan jangkauan dan akses layanan kredit UMi dinilai sangat dibutuhkan masyarakat di segmen paling bawah. Ini mengingat dari 57 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia, sekitar 30 juta di antaranya belum tersentuh layanan perbankan dan menjadi target incaran dari rentenir alias lintah darat.

“Menurut saya, itu langkah bagus. Integrasi pembiayaan ultra mikro akan memperkuat, baik dari sisi kelembagaan, permodalan dan pelayanan,” kata pria yang merupakan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Dia menyambut positif rencana holding karena ini bukan akuisisi, melainkan sinergisitas ketiga entitas BUMN dalam memperlancar penyaluran kredit UMi ke masyarakat kecil. Harapannya, kekuatan ekonomi muncul dari bawah dan tentunya menyejahterakan masyarakat.

“Juga jaringan akan lebih kuat, karena jaringan BRI yang cukup luas bisa mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal. Ya kalau disiapkan dengan baik, hasilnya bisa positif,” ujar Martin.

Menurutnya, integrasi ekosistem UMi ini akan lebih efektif, karena dukungan bagi pelaku usaha di kelas bawah baik dari sisi kelembagaan dan permodalan akan lebih kuat.

“Tentu ini dengan asumsi Kementerian BUMN berhasil melakukan sinkronisasi budaya korporasi ketiga lembaga tersebut. Ini tidak mudah, sebab ketiganya sudah sekian lama beroperasi secara terpisah. Kita kasih kesempatan dulu Kementerian BUMN bekerja, dan akan kita pantau di Komisi VI,” jelasnya.

Integrasi BUMN untuk UMi bertujuan untuk mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha UMi, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta pelaku UMKM yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan.

Rencananya, pembentukan holding BUMN ini akan dilakukan melalui aksi rights issue, setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR. Negara akan mengambil bagian dengan mengalihkan seluruh saham seri B di Pegadaian dan PNM untuk disetorkan ke BRI. Kepemilikan saham pemerintah di BRI dipastikan terjaga di level 56,75 persen.

Melalui adanya holding, ditargetkan bisa menaikkan jumlah nasabah pelaku usaha kecil yang terlayani lembaga keuangan formal dari semula sebanyak 15 juta orang menjadi 29 juta orang pada 2024 mendatang. (rsa)