Connect with us

DPR

Dewan Dorong Menkominfo Temukan Titik Temu Soal RUU PDP

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Christina Aryani mendorong tercapai-nya titik temu antara pemerintah dan DPR mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Dalam rapat ini saya kembali mendorong Menkominfo agar segera ada titik temu antara pemerintah dan DPR terkait subtansi yang belum disepakati DPR dan pemerintah,” kata Christina, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2/2021).

Hal tersebut disampaikannya terkait Rapat Kerja Komisi I DPR-RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin ini yang membahas evaluasi capaian kinerja TA 2020, realisasi anggaran TA 2020, persiapan pelaksanaan TA 2021 dan isu-isu aktual lainnya.

Menurut Christina, DPR menganggap perihal perlindungan data perlu lembaga di luar kementerian dikarenakan pemerintah menjadi salah satu pihak yang juga akan diawasi.

Akan tetapi, kata dia, pemerintah melalui Menkominfo menegaskan mengacu pada beberapa negara yang mengatur otoritas perlindungan data pribadi-nya, berada di bawah kementerian.

“Penegasan ini sekaligus mengonfirmasi kekhawatiran saya bahwa titik temu tersebut akan sulit dicapai,” ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Tentunya, kata dia, kebuntuan itu harus segera dicari jalan keluarnya sehingga keinginan masyarakat memiliki payung hukum pelindungan data pribadi bisa segera terealisasi.

“Saya membayangkan jika terus seperti ini maka harapan masyarakat memiliki kepastian hukum aspek pelindungan data akan ikut terbengkalai,” ujarnya.

Terkait RUU PDP, Christina mengingatkan pada 10 Februari mendatang DPR akan mengakhiri masa persidangan III yang sekaligus menjadi masa sidang kedua pembahasan RUU PDP.

Ketentuan Tata Tertib DPR (Tatib) mengatur suatu RUU dibahas Panja dalam maksimal 3 masa sidang dan hanya dapat diperpanjang oleh rapat paripurna atas permintaan pimpinan Komisi.

Adapun hal-hal yang bisa menjadi alasan perpanjangan juga diatur dalam tatib, yaitu materi muatan yang kompleks, jumlah pasal yang banyak serta beban tugas komisi. Namun mengingat RUU PDP hanya terdiri dari 72 pasal dan materi muatannya pun tidak sekomplek RUU lainnya.

“Prediksi saya, argumentasi perpanjangan di luar 3 masa sidang akan sulit terpenuhi. Sehingga atas nama urgensi dan kemendesakan, kami mendorong perlu segera dicari titik temu antara DPR dan pemerintah sehingga kebuntuan ini bisa segera teratasi,” tutur-nya.

Selain soal RUU PDP, Christina juga mengangkat beberapa isu, utamanya kesiapan Indonesia mengimplementasikan Analog Switch Off (ASO) atau beralihnya siaran analog kepada siaran digital.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 60A UU Cipta Kerja, kata dia, migrasi penyiaran televisi analog ke digital yang disertai penghentian siaran analog akan diselesaikan paling lambat 2 November 2022.

“Masukan yang kami terima, perlu dibentuk Tim Digital Nasional yang melibatkan ‘stakeholders’ terkait untuk segera membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan, utamanya rencana aksi implementasi ASO, kewenangan institusi terkait hingga sosialisasinya,” katanya.

Christina menambahkan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat banyak akibat diperlukannya perangkat dekoder khusus konversi atau keharusan untuk menggunakan TV digital.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Minta HGU yang Diterbitkan ke Investor Dicek Implementasinya

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Minta HGU yang Diterbitkan ke Investor Dicek Implementasinya
Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal/Net
Baca Berita

DPR

Pelakunya Diduga Polisi PJR, DPR Sesalkan Aksi Kekerasan terhadap Sopir di Tol Japek

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pelakunya Diduga Polisi PJR, DPR Sesalkan Aksi Kekerasan terhadap Sopir di Tol Japek
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi (ist/net)
Baca Berita

DPR

Ketua DPR Dukung RI Jadi Pusat Produksi Vaksin Global

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Dukung RI Jadi Pusat Produksi Vaksin Global
Ketua DPR RI Puan Maharani (ist/net)
Baca Berita
Loading...