Connect with us

Hukum

Begini Tanggapan KPK Soal Harapan Tuntutan Hukuman Mati Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Diterbitkan

Pada

Begini Tanggapan KPK Soal Harapan Tuntutan Hukuman Mati Edhy Prabowo dan Juliari Batubara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Harapan masyarakat terkait tuntutan hukuman mati terhadap mantan menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial, Juliari Batubara yang diduga melakukan korupsi di tengah wabah virus corona (Covid-19), tidak serta merta diberlakukan.

Meski begitu, secara normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU ipikor), terutama Pasal 2 Ayat (2), hukuman mati diatur secara jelas dan dapat diterapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/2/2021).

Dia mengatakan bahwa pihaknya memahami harapan masyarakat mengenai tuntutan hukuman mati tersebut.

Edhy Prabowo merupakan tersangka penerima dugaan suap izin ekspor benih lobster, sedangkan Juliari Batubara adalah tersangka dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Mereka menjadi tersangka kasus dugaan korupsi saat Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19.

Sejumlah pihak, salah satunya Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara layak untuk dituntut dengan ancaman hukuman mati.

Apalagi, masyarakat kian geram akibat praktik korupsi itu dilakukan di tengah pandemi.

“Kami tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua perkara tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelakunya,” kata Ali.

Akan tetapi, menurut dia, penerapan hukuman tersebut bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan di dalam keadaan tertentu, melainkan semua unsur dalam Pasal Ayat (1) UU Tipikor harus dipenuhi.

“Penanganan perkara oleh KPK dalam perkara dugaan suap benur di KKP dan bansos di Kemensos, saat ini pasal yang diterapkan terkait dengan dugaan suap yang ancaman hukuman maksimalnya sebagaimana ketentuan UU Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup,” ujarnya menambahkan.

Dia menekankan bahwa semua perkara hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK diawali dengan penerapan pasal-pasal terkait dugaan suap.

Ali menyebutkan, pengembangan terkait kasus tersebut sangat dimungkinkan, seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kami tegaskan, tentu sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud. Proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan,” katanya.

“Kami memastikan perkembangan mengenai penyelesaian kedua perkara tangkap tangan KPK dimaksud selalu kami informasikan kepada masyarakat,” ujar dia. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

BNPT Ajak Warga Papua Waspadai Masuknya Paham Radikalisme dan Terorisme

Diterbitkan

Pada

BNPT Ajak Warga Papua Waspadai Masuknya Paham Radikalisme dan Terorisme
Baca Berita

Daerah

Kejari TTU Geledah Rumah Anak Tersangka Korupsi Dana Desa

Diterbitkan

Pada

Kejari TTU Geledah Rumah Anak Tersangka Korupsi Dana Desa
Baca Berita

Hukum

Polisi Bentuk Tim Khusus Penyebab Kematian Wabup Sangihe Helmud Lontong

Diterbitkan

Pada

Polisi Bentuk Tim Khusus Penyebab Kematian Wabup Sangihe Helmud Lontong
Baca Berita
Loading...