Connect with us

DPR

Baleg: Ada Sejumlah Mekanisme Masukan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ada sejumlah mekanisme yang harus ditempuh jika ingin memasukkan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Hal itu sebagaimana diutarakan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, revisi UU ITE masuk Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 nomor urut 7 usulan DPR, bukan masuk Prolegnas Prioritas 2021.

“Terhadap keinginan memasukkan revisi UU ITE dalam Prolegnas Prioritas 2021 setidaknya ada jalur sebagaimana diatur UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP),” kata Baidowi.

Dia menerangkan, Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR bersama Menkumham dan PUU DPD pada 14 Januari 2021 telah menetapkan daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024.

Adapun Raker Baleg pada 14 Januari tentang pengesahan Prolegnas 2021 sudah pernah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan di Rapat Paripurna namun masih mengalami penundaan.

Karena itu, masih kata Baidowi, bisa saja Bamus menugaskan Baleg untuk raker ulang dengan mengubah prolegnas prioritas, yakni bisa menambah, mengurangi ataupun mengganti daftar RUU.

“Atau bisa juga nanti di paripurna diputuskan. Namun, perlu ditegaskan bahwa keputusan prolegnas harus dibuat dalam rapat tripartit antara DPR, pemerintah dan DPD,” jelasnya.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini mengatakan tidak keberatan terhadap keinginan Presiden untuk merevisi UU ITE. Bahkan, menurut dia, untuk menjunjung profesionalitas Polri seperti yang disampaikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat uji kelayakan di Komisi III DPR.

“Untuk itu, jangan sampai UU ITE digunakan untuk menjerat orang atau kelompok kritis dengan mengada-ada. Tapi jika memang sudah memenuhi unsur ya tetap bisa digunakan. Harus dipilah secara benar mana yang bisa dijerat UU ITE dan mana yang tidak bisa dijerat UU ITE,” tukas Baidowi.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Rahmad Handoyo: Cara Penanganan Covid Pemerintah Bisa Ditularkan ke Negara Lain

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo/Net
Baca Berita

DPR

Toko Masih Panjang Iklan Rokok Disanksi, Legislator: Pemprov DKI Langgar HAM!

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo/Net
Baca Berita

DPR

Inilah Sejumlah Komentar Anggota DPR Terkait Wacana Petinggi TNI-Polri Yang Akan Menjadi Pj Kepala Daerah di 271 Daerah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...