Connect with us

Kesehatan

Anies Ajak Seluruh Pedagang Pasar Tanah Abang Ikut Vaksinasi

Diterbitkan

Pada

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan tahap awal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pedagang pasar saat ini bersifat penawaran dan diharapkan seluruh pedagang pasar dapat mengambil kesempatan itu untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Kita pada fase ini, fase mengundang dengan harapan ini bisa membantu untuk mencegah keterpaparan di tempat-tempat yang banyak interaksi orangnya. Karena pasar adalah salah satu tempat yang paling banyak interaksi orangnya,” ujar Anies, kepada wartawan, di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Meski demikian saat ditanya terkait pedagang yang menolak vaksin COVID-19 Anies enggan menjawab hal itu.

“Saat ini di kita kan menawarkan ke pedagang. Nah ditawarkan kan bisa diambil atau tidak,” kata Anies menanggapi kemungkinan penolakan dari pedagang.

Ia tetap optimis bahwa para pedagang akan menerima vaksinasi sehingga perekonomian di pasar-pasar dapat kembali pulih lebih cepat seperti saat sebelum pandemi.

Terkait cara Pemprov DKI Jakarta jika ada warga yang menolak untuk vaksinasi COVID-19, sebelumnya sudah pernah dijawab oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Riza mengatakan siapapun yang menolak vaksinasi akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

“Ada ketentuan diatur di pemda dan ada yang diatur oleh pemerintah pusat, ya bisa kena dua kali bagi yang menolak. Sudah kena denda dari Jakarta, dari pusat gak dapat bansos. Kita laksanakan sesuai aturan yang ada,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/2).

Untuk para penolak pemberian vaksin, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 terkait Perubahan Stas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 juga mengatur persoalan seputar sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi orang yang menolak atau menghalangi pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Adapun sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang menolak divaksin COVID-19 dapat berupa denda atau penghentian pemberian bantuan sosial. Hal tersebut ditegakkan pemerintah dalam upaya mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity) dari COVID-19.

Sementara itu, di DKI Jakarta, aturan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 tertera dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),” demikian bunyi pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Dalam Empat Hari, Positif COVID-19 di Bogor Capai 786 Kasus

Diterbitkan

Pada

Penulis

Dalam Empat Hari, Positif COVID-19 di Bogor Capai 786 Kasus
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

DPR

DPR Minta Pemerintah Alihfungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Perawatan Pasien COVID-19

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Minta Pemerintah Alihfungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Perawatan Pasien COVID-19
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ist/net)
Baca Berita

Daerah

Akibat COVID-19, Dalam Sehari 13 Warga Indramayu Meninggal

Diterbitkan

Pada

Penulis

Akibat COVID-19, Dalam Sehari 13 Warga Indramayu Meninggal
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...