Anggap Lebih Banyak Mudaratnya, Fraksi PAN Minta Perpres Investasi Miras Dikaji Ulang

  • Bagikan
harga
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Fraksi PAN mendesak agar pemerintah segera mengkaji dan mereview perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pasalnya, di dalam perpres tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur investasi miras di beberapa provinsi tertentu tersebut sangat potensial menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat.

“Harus direview dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit. Sementara mudaratnya sudah pasti lebih banyak,” kata Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

“Itu makanya perlu direview. Kalau perlu, perpres tersebut segera direvisi. Pasal-pasal tentang mirasnya harus dikeluarkan,” sambungnya.

Dia pun mempertanyakan alasan jika dikatakan bahwa investasi miras hanya diperbolehkan di beberapa provinsi. Menurutnya, apakah nanti miras tersebut tidak didistribusikan ke provinsi lain?

“Sedangkan sekarang saja dimana belum ada aturan khusus seperti ini, perdagangan miras sangat banyak ditemukan di tengah masyarakat. Dengan perpres ini, tentu akan lebih merajalela lagi,” jelas anggota Komisi IX DPR ini.

“Selain itu, juga sangat dikhawatirkan akan maraknya miras oplosan, ilegal, dan palsu. Miras oplosan, ilegal, dan palsu ini dikhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres. Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Saleh mengungkapkan jika ada fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas.

‘Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya. Pengaruh minuman memang sangat tidak baik. Kalau sudah kecanduan, sulit untuk menormalisasikannya kembali,” jelasnya.

Kalau alasannya untuk mendatangkan devisa, jelas Saleh, pemerintah perlu menghitung dan mengkalkulasi ulang. Berapa pendapatan yang bisa diperoleh negara dari miras tersebut. Lalu, bandingkan dengan mudarat dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat miras tersebut.

“Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini,” demikian Saleh.[prs]

  • Bagikan