Connect with us

Hukum

Alat Bukti Tak Cukup, MK Batalkan 30 Permohonan Sengketa Pilkada Serentak 2020

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak menerima 30 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Hal ini dikeahui dalam sidang putusan sengketa pilkada yang digelar di Gedung MK, Selasa (16/2/2021).

Perkara-perkara tersebut tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil dan alat bukti para pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk menyimpangi ketentuan soal ambang batas dan meneruskan ke pembuktian.

Perkara-perkara yang tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah perkara sengketa hasil Pilkada Lampung Tengah, Karo (2 perkara), Sungai Penuh, Mandailing Natal, Pegunungan Bintang, dan Banjar (2 perkara).

Selanjutnya permohonan yang tidak diterima adalah perkara sengketa hasil Pilkada Banggai, Pulau Taliabu, Sorong Selatan (2 perkara), Ogan Komering Ulu Selatan, Tolitoli, Balikpapan, Surabaya, Kutai Timur, Teluk Bintuni, Poso, dan Kepulauan Riau.

Kemudian perkara sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat (2 perkara), Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Rembang, Kaur, Bengkulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan Muna.

“Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai dilakukan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah diucapkan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Sebelumnya pada Senin (15/2), Mahkamah Konstitusi memutus sebanyak 33 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tidak lanjut ke tahap pembuktian.

Putusan sela diagendakan digelar pada tanggal 15-17 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada tanggal 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada tanggal 19-24 Maret 2021.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

PPATK Pantang Surut Tegakkan Rezim Anti-pencucian Uang dan Cegah Pendanaan Terorisme

Diterbitkan

Pada

Penulis

PPATK Pantang Surut Tegakkan Rezim Anti-pencucian Uang dan Cegah Pendanaan Terorisme
Deputi Bidang Pencegahan PPATK, Muhammad Sigit (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Polisi Ringkus Empat Kelompok Preman Pelaku Pungli di Tanjung Priok

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polisi Ringkus Empat Kelompok Preman Pelaku Pungli di Tanjung Priok
(ist/net/detik)
Baca Berita

Hukum

Jaksa Agung Minta Buronan Adelin Lis Dibawa ke Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Jaksa Agung Minta Buronan Adelin Lis Dibawa ke Indonesia
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (ist/net)
Baca Berita
Loading...