Connect with us

DPR

Vaksin Covid-19 Datang, Komisi X Minta Guru Ikut Diprioritaskan Vaksinasi

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah menerima 1,2 juta vaksin Corona dari Tiongkok, Sinovac. Vaksin tersebut dibawa dengan pesawat Boeing 777-300ER melalui bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Minggu (6/12).
Sementara itu, Kementerian Kesehatan melansir Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, yang salah satu isinya adalah “Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd, sebagai jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,”.
Terkait dengan distribusi, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartanto, sempat membeberkan vaksin akan pertama kali diberikan pada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.
“Pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang telah diatur teknis Pak Menkes Terawan,” katanya dalam jumpa pers, Senin (7/12/2020).
Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya berharap guru juga menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin tersebut. Permintaan ini muncul saat Ia dan rombongan Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor dalam rangka meninjau kesiapan daerah melakukan pembelajaran, baik tatap muka maupun jarak jauh.
“Guru adalah juga pelayan publik yang sehari-hari berhadapan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu kesehatan mereka harus kita utamakan,” paparnya.
Ia melanjutkan bahwa meski demikian, pemberian vaksin juga sesuai keinginan para guru.
“Jangan diwajibkan, karena itu hak asasi mereka untuk memilih. Namun jika mereka mau, mereka harus mendapat prioritas dengan biaya yang ditanggung pemerintah.” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Amin Ak Minta Holding BUMN Ultra Mikro Proaktif Lindungi UMKM dari Predator Perdagangan

Diterbitkan

Pada

Amin Ak Minta Holding BUMN Ultra Mikro Proaktif Lindungi UMKM dari Predator Perdagangan
Baca Berita

Ekonomi

Sentil Kemenkeu, Misbakhun: Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Dipungut Pajak

Diterbitkan

Pada

Sentil Kemenkeu, Misbakhun: Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Dipungut Pajak
Baca Berita

DPR

Redam Lonjakan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Lakukan Langkah Luar Bisa

Diterbitkan

Pada

Redam Lonjakan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Lakukan Langkah Luar Bisa
Baca Berita
Loading...