Connect with us

DPR

Sebelum Diekspor, Pemerintah Diminta Tingkatkan Nilai Tambah Nikel

Diterbitkan

Pada

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah mengoptimalkan pengolahan nikel sebelum diekspor ke berbagai negara. Sebab jika pengolahannya hanya pada tahap proses smelter dan hanya menghasilkan bahan baku setengah jadi maka nilai tambah yang dihasilkan sedikit saja.
Demikian yang disampaikan Mulyanto usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Dirut MIND-ID, PT Bukit Asam, PT. Timah, PT. Freeport, PT. Antam, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/12/2020).
Mulyanto menambahkan Pemerintah harus punya peta jalan (road map) pengembangan pengolahan nikel yang terarah. Jangan sampai material tambang yang sedang naik daun itu diekspor dalam kondisi setengah jadi. Sebab kalau kebijakan itu terus berlangsung, manfaatnya bagi negara tidak optimal.
“Ini namanya hilirisasi “setengah hati” atau menghasilkan produk bahan baku setengah jadi dengan nilai tambah sedikit. Ke depan kita harus mengembangkan hilirisasi penuh yaitu industrialisasi yang memproduksi barang jadi dengan nilai tambah tinggi, produk teknologi berbasis nikel, semacam industri baterai listrik, mobil listrik, dll.
Kalau model seperti sekarang ini, sebagaimana disinyalir para pengamat ekonomi, secara jangka pendek pemerintah banyak ruginya; mulai dari pelarangan ekspor nikel mentah yang berarti penerimaan Negara dari biaya ekspor hilang; keringanan pajak dan berbagai kemudahan lain bagi pengusaha smelter; serta ekspor barang setengah jadi dengan nilai tambah sedikit,
Jadi ini lebih terkesan sebagai subsidi kepada “buyer”, yang banyak menikmati keuntungan adalah pembeli. Multiflyer effect dari hilirisasi setengah hati ini sangat terbatas,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Terkait hal tersebut, Mulyanto mengingatkan peran penting lembaga riset dan inovasi, serta Kementerian ESDM untuk memikirkan beragam kreativitas pengolahan nikel. Sehingga pengolahan nikel bukan sekedar hilirisasi “setengah hati” tapi hilirisasi penuh memproduk barang jadi dengan nilai tambah tinggi dan multiflyer effect yang luas, produk teknologi berbasis nikel.
“Indonesia perlu fokus untuk mengelola komoditas tambang nikel dari hulu hingga hilir secara maksimal. Karena komoditas ini dapat menjadi primadona dan pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi ke depan.
Karena itu Pemerintah jangan berhenti dan menikmati pada produk bahan baku setengah jadi untuk ekspor. Karena produk setengah jadi ini nilai tambahnya tidak seberapa.
Dengan kandungan nikel dalam baterai listrik yang dominan dan demand nikel yang terus naik, maka dengan cadangan tambang nikel yang nomor satu di dunia, kita dapat menjadi Negara yang mengambil manfaat besar dari pengelolaan dan pengusahaan tambang nikel,” imbuh Mulyanto.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara dengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Sekitar 32,7% cadangan nikel dunia ada di Tanah Air. Australia berada di urutan kedua setelah Indonesia, yang memiliki 21,5% cadangan nikel dunia. Brazil menyusul dengan cadangan bijih nikel 12,4%. Kemudian Rusia, Kuba, Filipina, dan Afrika Selatan. Demi menjaga ketahanan cadangan mineral ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dengan kadar 1,7%. Kebijakan ini mulai diberlakukan per Januari 2019.
Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai produsen nikel terbesar dunia. Pada tahun lalu, produksi nikel dunia mencapai 2,6 juta ton, sementara produksi nikel Indonesia mencapai sebesar 800 ribu ton. Sementara di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Filipina dan Rusia dengan produksi masing-masing 420 ribu ton dan 270 ribu ton. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Amin Ak Minta Holding BUMN Ultra Mikro Proaktif Lindungi UMKM dari Predator Perdagangan

Diterbitkan

Pada

Amin Ak Minta Holding BUMN Ultra Mikro Proaktif Lindungi UMKM dari Predator Perdagangan
Baca Berita

Ekonomi

Sentil Kemenkeu, Misbakhun: Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Dipungut Pajak

Diterbitkan

Pada

Sentil Kemenkeu, Misbakhun: Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Dipungut Pajak
Baca Berita

DPR

Redam Lonjakan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Lakukan Langkah Luar Bisa

Diterbitkan

Pada

Redam Lonjakan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Lakukan Langkah Luar Bisa
Baca Berita
Loading...