Connect with us

Hukum

KPK Tahan Wakil Bupati OKU Johan Anuar Selama 20 Hari

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kuburan dengan tersangka Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar. Johan segera disidangkan.
“Hari ini dilaksanakan tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka JA (Johan Anuar) dari tim penyidik KPK kepada tim JPU KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (10/12/2020).
Kasus ini diambil alih KPK pada 24 Juli 2020. Kasus ini awalnya ditangani Polda Sumsel.
“Sebelumnya JA telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” katanya.
Ali menjelaskan Johan Anuar diduga sejak 2012 telah menyiapkan lahan yang akan ditawarkan ke Pemkab OKU untuk kebutuhan pemakaman umum. Dia menugaskan Nazirman dan Hidirman untuk membeli lahan dari berbagai pemilik tanah yang kemudian tanah-tanah itu diatasnamakan Hidirman.
“JA juga diduga telah mentransfer uang Rp 1 miliar kepada Nazirman sebagai cicilan transaksi jual-beli tanah untuk merekayasa peralihan hak atas tanah tersebut sehingga nantinya harga NJOP-nya yang digunakan adalah harga tertinggi,” katanya.
Johan Anuar kemudian diduga menugaskan Kadinsosnakertrans OKU Wibisono untuk meneken proposal kebutuhan tanah TPU untuk diusulkan ke APBD tahun anggaran 2013. Pada 2013, Johan mengusulkan anggaran TPU dalam APBD Kabupaten OKU 2013 yang memang tidak dianggarkan sebelumnya.
“Selain itu, JA diduga aktif melakukan survei langsung ke lokasi TPU dan menyiapkan semua keperluan pembelian dan pembebasan lahan dengan perantaraan Hidirman,” katanya.
Proses pembayaran tanah TPU tersebut, yakni senilai Rp 5,7 miliar, menggunakan rekening bank atas nama Hidirman, atas perintah Johan Anuar. Proses pengadaan tanah TPU tersebut sejak perencanaan sampai penyerahan hasil pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan.
“Sehingga berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK RI, diduga telah terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp 5,7 miliar,” katanya.
Johan Anuar telah ditahan untuk 20 hari pertama. Penahanan terhitung sejak 10 Desember sampai 29 Desember 2020 di Rutan Polres Jakarta Pusat.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

BNPT Ajak Warga Papua Waspadai Masuknya Paham Radikalisme dan Terorisme

Diterbitkan

Pada

BNPT Ajak Warga Papua Waspadai Masuknya Paham Radikalisme dan Terorisme
Baca Berita

Daerah

Kejari TTU Geledah Rumah Anak Tersangka Korupsi Dana Desa

Diterbitkan

Pada

Kejari TTU Geledah Rumah Anak Tersangka Korupsi Dana Desa
Baca Berita

Hukum

Polisi Bentuk Tim Khusus Penyebab Kematian Wabup Sangihe Helmud Lontong

Diterbitkan

Pada

Polisi Bentuk Tim Khusus Penyebab Kematian Wabup Sangihe Helmud Lontong
Baca Berita
Loading...