Connect with us

DPR

Fraksi PKS Minta Kapolri Transparan Klarifikasi Penembakan Laskar FPI

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menyesalkan adanya korban jiwa dalam insiden aparat kepolisian dengan yang menewaskan enam anggota Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Senin (7/12/2020) dinihari.
Sebagai wakil rakyat, lanjut Jazuli, pihaknya akan meminta DPR memanggil Kapolri untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi yang sejelas-jelasnya.
“Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai,” ungkap Jazuli dalam keterangannya, Selasa (8/12/2020).
“Karenanya kita akan mendorong pemanggilan Kapolri untuk mengkarifikasi se-transparan mungkin peristiwa ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, Jazuli meminta Pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen guna menjawab keraguan publik secara luas dan menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan kasus yang memprihatinkan kita semua ini.
“Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan dan dorongan dari publik untuk mengawal kasus ini sehingga berjalan dalam koridor hukum (pro justicia) yang transparan, adil dan akuntabel,” katanya.
Fraksi PKS juga menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus ini secara transparan dan objektif. Fraksi PKS sangat memahami munculnya sikap dan pandangan kritis dan objektif sejumlah lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal kasus ini.
“Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional seperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia,” tekan Jazuli.
Oleh karena itu, seluruh upaya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini harus disambut baik oleh semua pihak khususnya aparat kepolisian yang memang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dengan pembuktian yang kuat.
Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani suatu perkara sesuai dengan slogannya profesional, modern, dan terpercaya (promoter). Negara kita adalah negara hukum maka semua pihak harus tunduk dan patuh pada koridor hukum,” pungkas Jazuli.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Amin Ak Minta Holding BUMN Ultra Mikro Proaktif Lindungi UMKM dari Predator Perdagangan

Diterbitkan

Pada

Amin Ak Minta Holding BUMN Ultra Mikro Proaktif Lindungi UMKM dari Predator Perdagangan
Baca Berita

Ekonomi

Sentil Kemenkeu, Misbakhun: Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Dipungut Pajak

Diterbitkan

Pada

Sentil Kemenkeu, Misbakhun: Sembako, Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Dipungut Pajak
Baca Berita

DPR

Redam Lonjakan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Lakukan Langkah Luar Bisa

Diterbitkan

Pada

Redam Lonjakan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Lakukan Langkah Luar Bisa
Baca Berita
Loading...