Connect with us

Politik

Bawaslu Minta KPU Segera Siapkan Rekapitulasi Manual Pilkada Serentak

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Bawaslu Pusat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyiapkan proses rekapitulasi manual untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan kepastian rekapitulasi manual sebagai penghitungan resmi harus segera dilakukan KPU mengingat waktu semakin dekat.
Bawaslu juga mengkritisi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang masih menjadi basis utama dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020.
“Pertama, apakah Sirekap merupakan alat bantu untuk menunjang kemudahan bagi KPU melakukan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, sehingga Sirekap menjadi bagian dari kesatuan proses tersebut?,” kata Fritz di Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Fritz menyatakan apabila mengkaji PKPU 19 Tahun 2020, proses rekapitulasi masih mengunggah data yang ada di aplikasi Sirekap.
Dia meyakini, aturan tersebut belum memuat soal penghitungan manual dengan menyiapkan file excel dan formulir sebagai proses penghitungan resmi secara manual yang telah ditetapkan.
Fritz mengatakan data di Sirekap tidak bisa segera digunakan jika mempertimbangkan mengenai tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet.
Terlebih, lanjut dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan KPU pada 12 November 2020 lalu disepakati penggunaan Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan suara dan rekapitulasi.
Sirekap dalam rapat tersebut disepakati lebih diperuntukkan sebagai sarana publikasi kepada masyarakat.
“Kedua, apakah Sirekap merupakan alat bantu untuk menunjang kemudahan akses bagi masyarakat terhadap publikasi hasil rekapitulasi sehingga Sirekap merupakan sistem teknologi publikasi yang tidak menjadi bagian dari kesatuan proses tersebut?,” kata dia.
Fritz menegaskan berdasarkan PKPU 19 Tahun 2020 terdapat fakta hukum bahwa Sirekap menjadi “mekanisme wajib” yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan rekapitulasi. Hal itu menurut dia membuat Bawaslu meminta KPU memberlakukan Sirekap untuk beberapa hal.
“Pertama, memposisikan Sirekap tidak dalam satu kesatuan proses rekapitulasi, namun sebagai alat bantu saja untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses publikasi,” ucapnya.
Selanjutnya, sistem informasi rekapitulasi mesti menggunakan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Rekapitulasi secara manual kata dia menjadi basis utama dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan.
“Selanjutnya, menyiapkan alternatif penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara apabila Sirekap tidak dapat dipergunakan sehingga ada prosedur lain yang dapat digunakan. Karena itu, proses penghitungan manual harus segera dilakukan KPU,” ujarnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

BPIP dan DPR Tingkatkan Kerja Sama Aktualisasi Pancasila

Diterbitkan

Pada

BPIP dan DPR Tingkatkan Kerja Sama Aktualisasi Pancasila
Baca Berita

Headline

M Qodari Yakin Rakyat Indonesia Setuju Wacana Jokowi 3 Periode

Diterbitkan

Pada

M Qodari Yakin Rakyat Indonesia Setuju Wacana Jokowi 3 Periode
Baca Berita

Politik

Legislator Demokrat: Pemerintah Jangan Main Tarik Ulur Seperti Layangan dalam Penanganan Covid

Diterbitkan

Pada

Legislator Demokrat: Pemerintah Jangan Main Tarik Ulur Seperti Layangan dalam Penanganan Covid
Baca Berita
Loading...