Connect with us

Nasional

Agar Sektor Usaha Tetap Jalan, OJK Longgarkan Ketentuan Kewajiban Pembayaran

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Agar seluruh sektor usaha tetap terjaga dan berjalan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengambil kebijakan pelonggaran ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan multifinance.

Demikian salah satu kebijakan yang dikeluarkan OJK untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf F.T Simanjuntak kepada Antara di Kota Jayapura, Kamis (26/3/2020).

“Ini untuk membantu saudara atau saudari pekerja informal atau penghasilan harian, tentunya sedang kami rumuskan,” katanya.

Rencana relaksasi itu, kata dia, akan berhubungan dengan penundaan pembayaran yang berkaitan dengan ‘skema chanelling’ dan joint financing perusahaan pembiayaan dengan perbankan.

Lalu, metode kredit exsecuting antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari bank akan menggunakan mekanisme restrukturisasi sesuai kebijakan POJK No.11/POJK. 03/2020.

“Dimana potensi debitur di tanah Papua yang terdampak Covid-19 utamanya pada sektor pariwisata, perhotelan, transportasi dan perdagangan UMKM, antara lain rumah makan, cafee dan lain sebagainya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus sebagai ‘countercyclical’ dalam mengantisipasi dampak Covid-19 (POJK No.11/POJK.03/2020), dimana salah satunya memberikan relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit UMKM sampai dengan plafond Rp10 miliar berdasarkan pilar ketepatan membayar pokok dan atau bunga saja dengan waktu 1 tahun setelah ditetapkan yaitu 13 Maret 2020 dan kebijakan restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah restrukturisasi.

“Kami juga telah meminta perbankan untuk proaktif mengidentifikasi debitur-debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur-debitur UMKM dan debitur berpotensi retrukturisasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang disertai dengan mekanisme pemantauan,” katanya.

Selajutnya, dilakukan pelaksanaan teknis eksekusi ketentuan restrukturisasi untuk kredit UMKM termasuk kredit kepada pekerja penghasilan harian, informal, ojek online, nelayan dan sebagainya akan dilakukan assesment oleh bank sebagai kreditur.

Termasuk penundaan bunga pokok, atau bunga plus pokok dapat dilakukan oleh bank sesuai kebijakan bank paling lama sampai dengan satu tahun. Hal tersebut dilakukan oleh bank tentunya setelah melalui asesmen bank terhadap debitur

“Dengan adanya penerapan kebijakan diatas tesebut bagi perbankan di Papua, maka non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah tidak akan meningkat signifikan sampai dengan satu tahun kedepan dan debitur-debitur bisa mendapatkan kelonggaran dalam pembayaran angsuran sehingga daya beli/usaha debitur tetap berjalan dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” katanya. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Mulai 2 April WNA Dilarang Masuk Indonesia, Kecuali……

Published

on

foto: ist/net/ant
Continue Reading

Nasional

Ombudsman Minta Jokowi Tegas Soal Larangan Mudik Saat Pandemi Corona

Published

on

Continue Reading

Nasional

Waduh… Seluruh Masyarakat Indonesia Tergolong ODP Covid-19?

Published

on

Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending