Connect with us

Hukum

Hari Kebenaran Internasional 2020, ELSAM: Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Tak Lagi Bisa Ditunda

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar mengatakan, peringatan tahunan ‘International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims,’ atau biasa dikenal dengan ‘Hari Kebenaran Internasional’, yang dirayakan setiap tanggal 24 Maret, menjadi pengingat bahwa Pemerintah Indonesia belum secara serius memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu.

Padahal, kata dia, pemenuhan hak-hak korban merupakan elemen paling mendasar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah dicita-citakan sejak ditetapkannya TAP MPR V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Menurut Wahyudi, dalam ketetapan tersebut, Pemerintah Indonesia secara tersirat mengakui pentingnya pengungkapan kebenaran dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional yang kemudian melandasi esensi keberadaan Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai salah satu pilar dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Pemerintah Indonesia tidak pernah secara resmi dan menyeluruh menyampaikan kepada publik, informasi mengenai kebenaran kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu,” ujar Wahyudi, dalam keterangan tertulisnya kepada Realitarakyat.com, Rabu (25/3/2020).

Akibatnya, kata dia, sampai dengan hari ini korban dan keluarganya terus menanggung berbagai bentuk penderitaan dan diskriminasi akibat ketidakseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

“Pemerintah Indonesia telah abai dalam memenuhi hak korban dan keluarganya untuk mengetahui (right to know) kebenaran atas peristiwa yang terjadi, dan keberadaan mereka yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi sistemik akibat peristiwa itu. Pemerintah Indonesia juga hingga kini belum sepenuhnya menunjukkan komitmennya untuk mencegah terulangnya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu,” katanya menambahkan.

Sejak Reformasi, dia menilai, upaya untuk memulihkan hak-hak korban melalui kebijakan reparasi dan rehabilitasi menyeluruh, juga tidak pernah dilakukan.

“Buktinya, berbagai laporan penyelidikan pro-yustisia, mayoritas tidak pernah ditindaklanjuti dengan pembentukan pengadilan HAM yang adil dan berperspektif korban,” katanya lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia, dia menambahkan, juga belum pernah mengakui dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

“Permintaan maaf secara resmi oleh negara merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam upaya untuk memulihkan hak-hak korban, sebagaimana tertuang di dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 56/83 tentang Kewajiban Negara atas Tindakan Pelanggaran Hukum Internasional,” kata Wahyudi.

Permintaan maaf, katanya, merupakan langkah paling awal yang wajib dilakukan oleh negara sebagai bentuk penyesalan dan pengakuan kesalahan kepada korban, sebelum membentuk langkah-langkah lebih lanjut untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh.

Hal ini, ujar dia, merupakan bagian dari bentuk hak atas reparasi dan rehabilitasi hak-hak korban, yang wajib diikuti dengan langkah-langkah lainnya, yaitu pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, dan reformasi kelembagaan untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM yang berat. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Gantikan Hatta Ali, Mahkamah Agung Besok Gelar Pemilihan Ketua

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Hukum

KPK Tahan Manager PT Duta Palma Group Suhei Terta

Published

on

Continue Reading

Hukum

Menkopolhukam: “Agar Clear Ya, Pemerintah Tak Punya Rencana Beri Remisi pada Koruptor”

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending