Connect with us

Opini

Perbaikan Sektor Migas Sebaiknya Lewat Perppu

Published

on

Perbaikan tata kelola migas dilakukan lewat Omnibus Law. Maka pasal-pasal Omnibus Law terkait migas harus direvisi. Karena bukannya menyederhanakan sistem dan memberikan kepastian hukum. Sebaliknya akan menimbulkan kekacauan yang merugikan negara karena semakin tidak efisien. Di bawah ini sorotan kritis lewat Bergelora.com untuk pemerintah dan anggota DPR dari Dr. Kurtubi, Alumnus Colorado School of Mines dan Institut Francaise du Petrole, Perancis, Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Nasdem dan Anggota Dewan Pakar ICMI dan HIMNI (Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia).

Oleh: Dr. Kurtubi

UNTUK perbaikan perundang-undangan di Sektor migas (minyak dan gas), sebaiknya melalui mekanisme PERPPU. Tidak digabung dalam Omnibus Law.

Undang-undang yang berlaku di sektor migas saat ini, yaitu Undang-undang Migas No.22/2001 merupakan penyebab utama kemunduran industri migas nasional karena :

1). Sistem yang diciptakan oleh Undang-undang Migas ini sangat birokratik, ribet dan berbelit-belit (“ORE GADE”, dalam Bahasa Sasak) sehingga dijauhi oleh Investor.

2). Undang-undang Migas ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena Mahkamah Konstitusi sudah MENCABUT 16 pasal penting karena MELANGGAR Konstitusi, termasuk pasal yang terkait dengan pembentukan dan tugas BP Migas. Sehingga akhirnya BP Migas dibubarkan.

3). Ternyata BP Migas ini diganti nama menjadi SKK Migas dengan posisi dan tugas yg sama dengan BP Migas. SKK Migas tidak ada punya landasan hukum dalam UU Migas.

4). DPR-RI sudah 2 periode gagal melahirkan Undang-undang Perubahan/Pengganti Undang-undang Migas No.22/2001.

5). Kondisi Migas Nasional sudah sangat terpuruk dan darurot dengan fakta:

a). Selama bertahun-tahun sektor migas menjadi penyebab utama terjadinya Defisit neraca perdagangan dan Defisit neraca pembayaran. Karena produksi minyak mentah yang sangat rendah sebagai akibat anjloknya investasi explorasi pasca Undang-undang Migas

b). Produksi BBM stagnant karena tidak dibangunnya kilang baru dan atau tidak ditambahnya kapasitas kilang BBM. Sehingga import minyak mentah, BBM dan LPG terus meningkat.

c). Akibat berubahnya sistem dari pola “B to B” menjadi pola “B to G”, selain birokratis juga secara finansial sangat merugikan negara karena BP Migas/SKK Migas tidak ELIGIBLE melakukan tindakan bisnis migas.

Perubahan sistim ini berakibat BP Migas/SKK Migas tidak bisa MENJUAL dan atau MENGOLAH sendiri migas termasuk KONDENSAT bagian negara yang berasal dari kontraktor pelaku usaha, sehingga harus menunjuk pihak ketiga, sehingga timbul ineffisiensi seperti pada kasus Kernel (oil trader) dan TPPI (kilang petrokimia dan BBM). Rusaknya tatanan industri LNG Nasional akibat Undang-undang Migas, sehingga cadangan gas besar yang dimiliki tidak dikembangkan sesuai konstitusi.

d). Cara Indonesia mengelola migasnya saat ini, salah satu yg terburuk di dunia (Fraser Institute Canada). Padahal di Era 1970 – 1990-an dibawah pengelolaan dengan sistem yang tidak ribet ruwet kacau balau (ore gade) dan sesuai Konstitusi, telah menjadi acuan dan ditiru oleh sekitar 50 negara produsen minyak dunia.

Sehingga saya mengusulkan agar perbaikan tata kelola migas nasional dilakukan melalui PERPPU tidak digabung dalam Omnibus Law. Terlebih dalam RUU Omnibus Law yg terkait sektor Migas, justru berpotensi tidak produktif dan tidak efisien. Seperti misalnya, merubah status SKK Migas yang mewakili Pemerintah dalam berkontrak dengan Pelaku Usaha dalam pola “B to G”,–. hendak dirubah melaui Omnibus Law nenjadi BUMN Migas Khusus diluar Pertamina. Hai ini sendiri bertentangan dengan maksud RUU Omnibus Law untuk menyederhanakan sistem dan memberikan kepastian hukum.

Menciptakan 2 BUMN Migas (BUMNK dan Pertamina) selain akan menimbulkan kekacauan juga merupakan wujud dari model UNBUNDLING yang merugikan negara karena tidak efisien. Kalaupun perbaikan tata kelola migas dilakukan lewat Omnibus Law. Maka pasal-pasal Omnibus Law terkait migas harus direvisi.***

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Opini

Tunda Pilkada 2020, Perludem Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Opini

Krisis Corona, Ini Persiapan untuk Kerja dari Rumah

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Opini

China Temukan Empat Fakta Baru COVID-19 dan Cara Indonesia Membunuh Tanpa Vaksin

Published

on

Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending