Connect with us

Nasional

Indonesia Hormati Kebijakan Arab Saudi yang Tutup Akses Untuk WNA ke Negaranya

Published

on

Realitarakyat.com – Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menutup akses masuknya warga negara asing ke negaranya, termasuk calon jemaah umrah dari Indonesia, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Demikian dikatakan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin di Kantor Wapres RI, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

“Itu seluruhnya ada pada kedaulatan Saudi dan kita (Indonesia) tidak akan mengintervensi. Itu kedaulatan mereka, saya kira kita menghormati,” katanya.

Menurut Ma’ruf pemerintah Indonesia sendiri juga melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan nasib jemaah umrah yang sudah mendapatkan visa namun batal berangkat.

Sehingga, jemaah tersebut diharapkan akan lebih mudah mendapatkan visa apabila pemerintah Arab Saudi sudah membuka kembali akses untuk layanan umrah.

“Negosiasi itu terus dilakukan. Akan tetapi, kewenangannya ada di Saudi. Apakah nanti ada kebijakan, itu kita lihat saja. Apakah nanti ada pengecualian, itu kami belum memperoleh konfirmasi dari Saudi,” kata mantan Rais A’am NU ini seperti dilansir Antara.

Kepada calon jemaah umrah yang belum berangkat, Wapres meminta supaya bersabar menunggu pemerintah Arab Saudi mencabut penangguhan layanan ibadah ke negaranya.

Begitu pula, terhadap jemaah yang sudah berangkat dan berada di transit, Wapres mengimbau untuk terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

Sebelumnya, seperti diberitakan, Kerajaan Saudi memutuskan untuk menangguhkan layanan umrah ke kawasannya sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap penyebaran Covid-29 ke wilayah Arab Saudi.

Selain itu, bagi warga negara Arab Saudi yang berada di negara kawasan GCC dan juga sebaliknya, wajib mengikuti prosedur pemeriksaan oleh otoritas setempat di sejumlah titik masuk atau entry point Arab Saudi.

“Menghentikan lalu lintas keluar masuk wilayah Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan fasilitas ID card atau KTP nasionalnya bagi warga negara Arab Saudi dan warga negara dari negara-negara anggota GCC lainnya, seperti Oman, Kuwait, Qatar, dan Bahrain,” demikian keterangan dari KBRI di Riyadh.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Sebut Jabatan Ketua MA Penuh Godaan, Bamsoet Minta Syarifuddin Benahi Peradilan

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

DPR

Perbedaan Data Positif Corona, DPR: Itu Karena Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah Kurang Baik

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Nasional

Jajak Pendapat UNICEF: 90% Remaja Indonesia Optimis Pemerintah dapat Tangani COVID-19

Published

on

foto: ist
Continue Reading
Loading…

#Trending