Connect with us

Headline

Ketua DPR: Agar Tak Ada Kegaduhan, RUU Omnibus Law Harus Diendapkan

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa institusinya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat dan menganalisis terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) skema Omnibus Law. Hal itu dimaksudkan, kata Puan, agar ketika disahkan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin terburu-buru memproses RUU itu, seperti Perpajakan dan Cipta Kerja (Ciptaker) yang drafnya sudah dikirimkan pemerintah, beberapa waktu lalu. Kita ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat dan menganalisis,” ujar Puan, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Bagaimana pun, menurut politisi PDI Perjuangan ini, RUU Omnibus Law ini bisa diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dia mengatakan, Pimpinan DPR RI akan memproses RUU ini pada Masa Sidang mendatang, dan saat ini harus diendapkan untuk dicermati dan disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada kegaduhan.

Hal itu menurut dia agar tidak ada prasangka negatif kepada DPR dan Pemerintah sehingga sosialisasi harus dilakukan secara bersama-sama.

“DPR harap RUU Cipta Kerja itu nanti hasilnya menjadi cipta sejahtera sehingga masyarakat terimbas atau rakyat yang terimbas Omnibus Law Cipta Kerja ataupun perpajakan, hasilnya adalah masyarakat sejahtera,” katanya.

Menurut Puan, DPR RI bisa saja memproses RUU Omnibus Law dalam 100 hari kerja, namun yang jadi pertanyaan apakah hasilnya bermanfaat untuk masyarakat atau tidak.

Dia mengatakan, waktu 100 hari kerja itu memang disampaikan pemerintah namun DPR sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait target waktu pembahasannya.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah bahwa DPR akan melaksanakan ini bersama-sama dengan pemerintah agar bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan keputusan RUU Omnibus Law akan dibahas di Panitia Khusus (Pansus) atau Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akan diputuskan pada masa sidang mendatang yang dimulai pada 23 Maret. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Jokowi Pastikan Napi Korupsi Tidak Ikut Di Bebaskan

Published

on

Continue Reading

Headline

Presiden Jokowi Minta 10 Negara dengan Kasus COVID-19 Tertinggi Diumumkan

Published

on

ilustr/net
Continue Reading

Headline

Jokowi : WHO Instruksikan Kepada Semua Masyarakat Yang Keluar Rumah Harus Pakai Masker

Published

on

Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending