Connect with us

DPR

DPR Wacanakan Hanya Motor 250 CC ke Atas yang Bisa Lintasi Jalan Nasional

Published

on

Realitarakyat.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melontarkan pendapat mengenai pembatasan sepeda motor yang ada di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi V DPR Republik Indonesia, Nurhayati Monoarfa, mewacanakan untuk mengatur jumlah kendaraan di jalan raya dengan cara pembatasan kepemilikan kendaraan untuk menjadi salah satu langkah mengatasi kesemrawutan di jalan raya.

Secara lebih spesifik, Nurhayati juga mengemukakan pendapatnya untuk penting diberlakukannya aturan mengenai area mana saja yang diperbolehkan bagi kendaraan roda dua untuk melintas.

“Itu mungkin yang harus kita atur kendaraan roda dua ini. Di area mana saja yang boleh dilintasi roda dua. Yang pasti, jika berkaca dari jalan nasional diseluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Dimanapun, di seluruh dunia kecuali di atas 250 cc,” kata Nurhayati seperti dilansir laman resmi DPR, Senin (24/2/2020).

“Di jalan kabupaten, kota, provinsi juga tidak ada. Tetapi, adanya di jalan-jalan perumahan atau di jalur-jalur yang memang tidak dilintasi kendaraan umum. Itu yang mungkin akan kita atur dalam Undang-Undang,” papar sambungnya.

Menurut politikus wanita PPP ini, jika berkaca dari sejumlah jalan nasional negara di dunia seperti di Tiongkok tidak ada kendaraan roda dua di jalan raya nasionalnya, kecuali kendaraan roda dua dengan kapasitas mesin di atas 250 cc.

Namun demikian, Nurhayati menegaskan wacana pembatasan kepemilikan dan pengaturan area lintas itu tidak serta merta melarang penggunaan kendaraan roda dua. Lebih lanjut, ia menandaskan ia tidak menutup mata akan begitu pentingnya kendaraan roda dua yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Untuk itu, Nurhayati mengungkapkan hanya akan mewacanakan pengaturan pembatasan kepemilikan kendaraan roda dua serta pengaturan area kendaraan roda dua dengan tetap mengakomodir kendaraan roda dua bagi masyarakat.

“Tidak adanya roda dua pun akan menyulitkan masyarakat luas. Di tempat-tempat seperti Jakarta, mungkin tidak menjadi masalah karena kendaraan umumnya sudah baik seperti adanya MRT dan lain-lain. Tetapi, di daerah-daerah lain itu mungkin agak kesulitan kalau kendaraan roda dua tidak diakomodir. Tetapi, area dimana kendaraan roda dua bisa melintas mungkin itu yang bisa kita atur,” pungkasnya.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

DPR

Minggu Depan DPR RI akan lanjutkan Pembahasan RUU Omnibus Law

Published

on

Continue Reading

DPR

M Husni Dukung Kebijakan Kemenag Dalam Acara Pernihan Untuk Tidak Buat Pesta

Published

on

Continue Reading

DPR

Dalam Sebulan 11 Dokter Meninggal Karena Covid-19, DPR Minta Pemerintah Penuhi Kebutuhan APD Tenaga Medis

Published

on

Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending