Connect with us

Daerah

Soal SPP Gratis SMA/SMK Negeri, Fraksi Gerindra Persatuan: Statement Gubernur Jabar Menyesatkan

Published

on

Ketua Fraksi Gerindra Persatuan H Ricky Kurniawan. (foto: ist/net)

Realitarakyat.com – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menyatakan bahwa Pemprov akan menggratiskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tingkat SMA/SMK dan SLB Negeri se Jabar, dinilai menyesatkan. Seharusnya, Pemprov Jabar memberikan subsidi biaya pendidikan bagi SMA/SMK/SLB Negeri se-Jabar.

“Itu pernyataan menyesatkan dan lebih bersifat politis,” kata Ketua Fraksi Gerindra Persatuan H Ricky Kurniawan, Jumat (21/2/2020).

Menurut Ricky, statement SPP Gratis itu saat ini bisa mengandung interpretasi berbeda antara para orangtua pendidikan dan pihak sekolah. Para orangtua/wali peserta didik sekarang ini telah mengartikan pernyataan gubernur itu sebagai sekarang ini SPP tingkat SMA/SMK/SLB Negeri gratis.

Untuk itulah, bila kemudian SPP Gratis itu ternyata tidak bisa menyeluruh atau full, berarti sekolah yang akan menanggung dilemanya, sebab orangtua sekarang ini sudah mengartikan pernyataan gubernur itu sebagai sekolah gratis.

Seharusnya statement Gubernur Jabar itu berbunyi Pemprov Jabar memberikan subsidi biaya pendidikan bagi SMA/SMK/SLB Negeri se-Jabar.

“Sehingga, pihak sekolah masih dibolehkan menarik biaya pendidikan dari masyarakat,” katanya.

Dasar koreksi statement itu adalah dalam APBD Jabar 2020, DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar telah menyetujui anggaran untuk biaya sumbangan pembinaan pendidikan yang besarannya Rp.1,4 juta/siswa/tahun.

Namun, berdasarkan hasil kunjungan kerja kebeberapa Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar, ternyata biaya sebesar Rp1,4 juta tersebut jauh dari memenuhi kebutuhan biaya pembinaan pendidikan.

Selama ini besaran biaya SPP yang diterapkan oleh pihak sekolah besarannya beragam mulai dari Rp200 ribu sampai Rp500 ribu/siswa/bulan. Kalau kita rata-ratanya besaran biaya SPP Rp300 ribu per bulan, berarti se tahun : Rp300 ribu x 12 bulan sama dengan Rp3,6 juta/siswa/tahun.

Sedangkan, pemprov Jabar menganggarkan sebesar Rp1,4 juta/siswa/tahun. Jadi ada selisih kekurangan sebesar Rp2,2juta.

“Selisih kekurangan sebesar Rp2,2 juta itulah yang nantinya bisa menjadi dilema bagi pihak sekolah. Bila diminta lagi kepada orangtua siswa, pasti mendapat penolakan dari orangtua siswa. Karena di image masyarakat Sekolah Gratis itu tidak ada lagi pungutan biaya untuk pembiayaan pendidikan,” pungkasnya. (ris)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Bekasi

Sepasang Suami Istri Tewas Usai Minum Miras Oplosan

Published

on

Ilustrasi
Continue Reading

Daerah

Riza Patria Lolos Sebagai Wagub DKI Jakarta Dengan Memperoleh 81 Suara

Published

on

Continue Reading

Daerah

Enam Pasar Tradisional Depok Terapkan Perdagangan Online

Published

on

ilustr/net
Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending