Connect with us

Kesehatan

Bulan Ini Kemenkeu Gelontorkan Dana Rp12 Triliun ke BPJS Kesehatan

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Bulan ini BPJS Kesehatan bakal mendapat kucuran dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp12 triliun. Dana sebesar itu, untuk membayar utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit.

Demikian dikemukakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani, Rabu (19/2/2020). “Dana itu sengaja dibayarkan pada awal tahun agar BPJS Kesehatan bisa membayar utangnya kepada rumah sakit. Biasanya biasanya dilakukan secara berkala setiap bulan sebesar Rp4 triliun. Namun, kali ini sengaja dibayar lebih banyak pada awal tahun agar operasional BPJS Kesehatan lebih lancar,” ujar Sri Mulyani.

Dia mengatakan bahwa pihaknya segera membayarkan 3 bulan ke depan supaya BPJS Kesehatan mampu membayar tagihan outstanding sebesar Rp15,5 triliun untuk fasilitas kesehatan yang belum mendapatkan pembayaran dari rumah sakit.

Sri Mulyani mengungkapkan, sebelumnya pemerintah telah menggelontorkan dana untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp4 triliun pada Januari 2020. Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp48 triliun untuk BPJS Kesehatan tahun ini.

Dana tersebut, digunakan untuk membayar iuran kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jumlahnya mencapai 96,8 juta orang.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Khusus untuk kelas PBI, preminya naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Tarif baru PBI berlangsung sejak Agustus 2019.

Kenaikan dilakukan untuk menambal defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan. Lembaga itu tercatat defisit sebesar Rp3,3 triliun pada 2014. Lalu, membengkak menjadi Rp5,7 triliun pada 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Defisit terus berlanjut hingga 2017 menjadi sebesar Rp13,5 triliun dan pada 2018 menjadi Rp19 triliun. Tahun lalu, defisit diperkirakan sebesar Rp32 triliun.

Defisit tersebut membuat BPJS Kesehatan kesulitan membayar tagihan, khususnya kepada 5.000 fasilitas kesehatan mitra. Makanya, Sri Mulyani berharap suntikan dana dari pemerintah mampu memberikan tambahan penerimaan bagi BPJS Kesehatan sehingga dapat memenuhi kewajiban yang tertunda.

Sejalan dengan itu, Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan mempercepat proses cleansing (pembersihan) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuannya, untuk memastikan penerima PBI merupakan masyarakat golongan tak mampu. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Sejak Pandemi Virus Corona Telah Gugur 19 Dokter Indonesia, Berikut nama namanya

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Cegah Dampak Covid-19, Kemenperin Bikin Aplikasi Distribusi Bahan Baku

Published

on

Continue Reading

Kesehatan

Pemerintah Ingatkan Risiko Tinggi Penularan Corona Saat Bepergian Jauh

Published

on

ilustr/net
Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending