Connect with us

Politik

Draf RUU Omnibus Law Ciptaker Jadi Sorotan, Ini Masalahnya

Published

on

Realitarakyat.com – Draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi pembicaraan publik, terutama Pasal 170 Ayat 1. Sebab, secara terstruktur menyatakan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

Pasal 170 Ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja itu berbunyi: “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini,”.

Kemudian, di ayat 2-nya, disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah, pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kemungkinan penempatan Pasal 170 dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja disebabkan adanya salah ketik.

“Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf),” ujar Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ketika ditanya apakah Pasal 170 dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat salah ketik atau tidak. Yasonna mengatakan, akan mengecek Pasal 170 tersebut. Ia juga mengatakan, PP memang tidak boleh membatalkan Undang-Undang.

“Nanti saya cek,” kata Yasonna di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Pernyataan yang sama, dikemukakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut terdapat kekeliruan dalam Pasal 170. Menurut dia PP tidak bisa membatalkan atau mengubah undang-undang, karena kedudukan undang-undang lebih tinggi dari peraturan pemerintah. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Waketum Gerindra Arief Puyono Minta Luhut Dan Said Didu Berdamai

Published

on

Continue Reading

Headline

Presiden Jokowi Minta 10 Negara dengan Kasus COVID-19 Tertinggi Diumumkan

Published

on

ilustr/net
Continue Reading

Politik

Pastikan Pemudik Bebas COVID-19, Pemerintah Desa Diminta Bangun Pos Jaga

Published

on

Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending