Connect with us

Daerah

Terbukti Korupsi, Kepsek SMP 1 Larantuka Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara

Published

on

Terdakwa Yosep Marselinus Fernandez ketika menyimak putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (18/2/2020).

 

Realitarakyat.com – Pengadilan Tipikor Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur tahun 2016-2017, Selasa (18/02/2020).

Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim, Prasetio Utomo didampingi hakim anggota, Ibnu Kholiq dan Gustaf Marpaung. Terdakwa Yosep Marselinus Fernandez (Kepsek SMP 1 Larantuka) didampingi kuasa hukumnya, Felipus Fernandez. Turut hadir JPU Kejari Flotim, Fransman Ricardo.

Dalam amar putusan, majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan.

Untuk itu, kata hakim, terdakwa Yosep.Marselinus Fernandez divonis selama 1 tahun dan 8 bulan penjara. Selain itu, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sehingga divonis selama 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp. 50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” tegas hakim.

Ditegaskan hakim, selain pidana badan selama 1 tahun 8 bulan, terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 37 juta.

Hakim Tipikor kembali menegaskan bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian negara satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang.

Dan, apabila seluruh harta terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti itu maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tipikor sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 ayat 1 Jo Pasal 18 UU 31/99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang – undang 2000/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Philipus Fernandez selaku kuasa hukum terdakwa yang ditemui usai persidangan mengatakan bahwa pikir – pikir atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang.

Hal senada juga diungkapkan oleh JPU Kejari Flotim, Fransman Ricardo menyatakan pikir – pikir atas putusan majelis hakim sesuai dengan waktu yang diberikan yakni selama 7 hari. (rey)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

LP3BH Manokwari: Sudah Saatnya PT Freeport Lakukan Audit Sistem Keamanan Internal

Published

on

Foto: istimewa
Continue Reading

Daerah

DPRD Jabar Terkesan dengan Skema Pananganan Pandemi Covid-19 Pemkot Bandung

Published

on

Continue Reading

Daerah

Sejak malaysia Lockdown, Warga Perbatasan di Kapuas Hulu Kesulitan Sembako

Published

on

Continue Reading
Loading…

#Trending