Connect with us

Nasional

Soal HAM dan Intoleransi, Hendardi: Jokowi Harus Jawab Harapan Publik

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Prioritas agenda pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, di sekolah, kampus dan bahkan di tubuh aparatur sipil negara serta TNI/Polri.

Demikian dikemukakan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulisnya, kepada Realitarakyat.com, Minggu (17/2/2020).

Hendardi mengatakan hal itu, mengacu pada ucapan Presiden Jokowi yang dimuat laman www.bbc.com, pada Kamis (13/2/2020).

Diletakkannya HAM bukan agenda prioritas oleh presiden, kata dia, juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM. Hak asasi manusia adalah paradigma bernegara, bukan semata kasus atau pelanggaran HAM.’

“Jokowi semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya. Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan,” katanya.

“Perlu diingat, bahwa tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang di dalamnya juga memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan, bukanlah tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang presiden,” kata Hendardi menambahkan.

Semua tugas konstitusional, kata dia, melekat pada seorang presiden dalam suatu periode pemerintahan.

Oleh karena itu, Hendardi mengatakan, presiden dibekali kewenangan mengangkat menteri dan kepala badan dalam berbagai bidang agar bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan.
“Sepanjang para pembantu presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, khusus agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi, merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama, dimana secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi 2014 silam. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

KSPI Akan Kerahkan 50 000 Buruh Demo RUU Omnibus Law

Published

on

Continue Reading

Headline

PP Muhammdiyah Sebut Masyarakat Yang Menolak jenazah Virus Corona Bukaan Prilaku Islam

Published

on

Continue Reading

Nasional

Gugus Tugas Covid-19 Kemenag Serahkan 200 Liter Ethanol untuk RS Haji dan UIN

Published

on

Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending