Connect with us

Nasional

Komisi III Desak KPK Segera Isi Kekosongan Jabatan Deputi Penindakan

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Komisi III DPR mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mencari sosok yang akan mengisi kekosongan jabatan pada posisi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang sudah berlangsung lama.

Desakan tersebut, disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Rapat Dengar Pendapat tersebut, membahas rencana kinerja KPK Tahun 2020 meliputi pengelolaan SDM, tugas Dewas dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan wewenang KPK serta sinergi koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan.

“Posisi jabatan definitif Deputi Penindakan KPK sudah mengalami kekosongan sekitar 8 bulan hingga 1 tahun ini. Nah, ini seperti apa prosesnya? Kalau dibiarkan kosong seperti itu, ya cukup berat tugas Direktur Penindakannya. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan kerja KPK yang lebih baik lagi, menurut kami posisi definitif Deputi Penindakan KPK harus segera diisi,” ujar Trimedya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti rencana Pemerintah yang akan mengadakan peralihan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terkait hal itu, ia mendorong Pimpinan KPK menaruh perhatian khusus terhadap rencana alih status tersebut, karena sudah menimbulkan kegaduhan di tubuh KPK.

Diketahui, sudah ada 12 orang pegawai mundur dari KPK, tentu saja hal ini berdampak kurang baik terhadap kinerja KPK.

“Pimpinan KPK harus menaruh perhatian besar terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pimpinan KPK juga bisa mengajak Dewas untuk membantu mengatasinya. Dewas juga bisa diminta pendapat mengenai peralihan status tersebut. Dengan demikian, ke depannya kita harapkan semua pegawai KPK mampu menerima Pimpinan dan Dewas KPK yang baru, sehingga dapat terjalin sinergi yang baik,” tandas legislator dapil Sumatera Utara II itu. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Sebut Jabatan Ketua MA Penuh Godaan, Bamsoet Minta Syarifuddin Benahi Peradilan

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

DPR

Perbedaan Data Positif Corona, DPR: Itu Karena Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah Kurang Baik

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Nasional

Jajak Pendapat UNICEF: 90% Remaja Indonesia Optimis Pemerintah dapat Tangani COVID-19

Published

on

foto: ist
Continue Reading
Loading…

#Trending