Connect with us

Nasional

Klarifikasi Soal Pengembalian Jaksa, KPK: Bukan Dikembalikan Tapi Dipanggil

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengembalian salah seorang jaksa yang bertugas di KPK, merupakan permintaan Kejaksaan Agung, dan bukan dikembalikan karena berkasus.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, menegaskan hal itu, menanggapi adanya anggapan bahwa Jaksa Sugeng dikembalikan karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri.

“Jadi bukan dikembalikan, tapi dipanggil kembali untuk di sana (Kejaksaan Agung), memang ada. Tapi surat keputusannya belum ada, saya sudah konfirmasi itu ke biro SDM dan ada permintaan,” kata Ali, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020) malam.

Ali pun ketika dikonfirmasi bahwa Sugeng sebagai pengawas internal yang pernah memeriksa pelanggaran etik Firli Bahuri ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Ali pun enggan menanggapi.

“Saya nggak tau apakah pak Sugeng kepala tim (Periksa pelanggaran etik Firli Bahuri) atau bukan. Tapi, memang pak Sugeng dulu memang di pemeriksa internal, tetapi apakah bagian dari tim, saya mesti konfirmasi ulang,” jawab Ali.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK mengembalikan empat jaksa pada KPK ke Kejaksaan Agung. KPK menilai, langkah tersebut, dinilai sebagai hal yang wajar.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyebut bahwa pengembalian itu atas pemintaan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia pun menampik bukan dirinya yang meminta jaksa-jaksa itu dikembalikan.

“Itu permintaan Jaksa Agung, kan pegawai negeri yang bekerja kan pembinaan SDM-nya ada di Jaksa Agung. Dia di KPK hanya dipekerjakan,” kata Firli, usai rapat dengan Komisi III, di Gedung DPR, Senin (27/1/2020).

Pernyataan senada dikemukakan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Menurut Ali, hal ini wajar dilakukan di suatu lembaga. Begitu juga di KPK.

“Tentu yang bisa menarik atau mengundang kembali yang dipekerjakan itu tentunya organisasi induk, kalau memang membutuhkan untuk teman-teman agar kembali ke sana (organisasi asal), tentu kita tak bisa menolak hal itu,” kata Ali di kantornya. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Lingkungan Hidup

Menteri LHK Beberkan 5 Program Nasional di Hadapan Komite II DPD RI

Published

on

Continue Reading

Hukum

Klaim Pemerintahan Jokowi Clear Pelanggaran HAM, Terbantahkan oleh Kasus Paniai

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Nasional

Mahfud Klaim Indonesia Sedang Hadapi Gangguan Intoleransi

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending