Connect with us

Hukum

Jubir: KPK Tak Mungkin Sembunyikan Tersangka Buronan Harun Masiku

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik tudingan bahwa pihaknya bersama Kemenkumham telah menyembunyikan Harun Masiku yang sudah ditetapkan sebagai buronan KPK. Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR, yang menyeret sejumlah nama, termasuk komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Tudingan miring itu, muncul lantaran Harun tertangkap kamera berada di Indonesia. Sedang laporan lembaga resmi pemerintah menyebut Harun pergi ke Singapura dan belum kembali.

“Jadi jelas ya, KPK tdak mungkin dan tidak akan menyembunyikan tersangka yang menjadi buron kami,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Ali menyatakan, KPK berkepentingan untuk menangkap Harun karena menyangkut penuntasan kasus suap PAW anggota DPR yang juga menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kader PDIP Saeful Bahri dan mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina tersebut.

“Kami punya ketentuan penyelesaian berkas perkara yang saat ini sedang berjalan. Hari ini penahanan tiga tersangka, WSE (Wahyu Setiawan), ATF (Agustiani Tio Fridelina) dan SAE (Saeful) telah diperpanjang selama 40 hari ke depan. Kami penyidik KPK berkenpentingan menyelesaikan berkas perkara dengan cepat sehingga bisa dilimpahkan ke persidangan. Jadi sama sekali tidak menyembunyikan keberadaan tersangka,” kata Ali.

Untuk itu, Ali mengklaim KPK bersama aparat kepolisian terus mencari keberadaan Harun. Meski telah menyambangi sejumlah lokasi, KPK dan Kepolisian belum juga menemukan Harun hingga saat ini.

“Kami di berbagai tempat dan wilayah berdasarkan informasi masyarakat, tapi hasilnya sampai hari ini belum ada hasil yang bisa disampaikan,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan hoaks untuk menyembunyikan keberadaan Harun selama ini.

Hal itu merujuk pada pengakuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang menyebut bahwa Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari atau sehari sebelum OTT dilakukan KPK.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta pimpinan KPK telah menebar hoaks kepada publik,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1/2020).

Kurnia mengingatkan pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun soal Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur ancaman pidana bagi pihak-pihak yang merintangi dan menghalangi proses penyidikan.

“Penting untuk dicatat bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan,” tutur Kurnia.

“Maka dari itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, semestinya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor,” katanya menambahkan. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Klaim Pemerintahan Jokowi Clear Pelanggaran HAM, Terbantahkan oleh Kasus Paniai

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Hukum

Cemburu, Alasan Pria yang Terjatuh di Flyover Senen Nekat Bunuh Diri

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi Klaim Kesulitan Jerat Pengguna Prostitusi Anak

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending