Connect with us

Hukum

Rezim Politik, Faktor Penentu Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Aceh

Published

on

foto: ist/net

Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, menyatakan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, hanya bisa dilakukan melalui keadilan transisional (transisional justice). Sebab, kata Taufik, dalam konteks tersebut, harus dilihat dari keadaan politik yang terjadi pada saat upaya penyelesaian. Artinya, rezim politik menjadi faktor penentu dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut.

Dia mengatakan hal itu, saat menjadi pembicara dalam Diskusi & Media Briefing ‘Penyerahan Hasil Kajian Akademik Tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk KKR Aceh’, di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

“Kalau penyelesaian tanpa melihat persoalan politik, justru konteks penyelesaian hanya melihat dari skala keadilan. Karena ini bentuknya berbeda, pergantian rezim, maka wacananya adalah transisional justice,” ujar Taufik.

“Alasannya, karena kondisinya adalah dahulu pernah ada rezim yang kuat, militer, yang menguasai segala hal, dokumen, bukti, apapun,” katanya menambahkan.

Taufik mengatakan, maksud keadilan transisional tersebut, adalah upaya menemukan keadilan dengan melihat keadaan pimpinan negara. Sebab, keadilan transisional merupakan upaya ketika terjadinya pergantian rezim.

“Kalau tidak pergantian rezim, kemungkinan kita tidak berbicara penuntasan kasusnya, kalau rezimnya sama, kita hanya bicara justice-nya,” ujar Taufik.

Dia mengatakan, bila ada beberapa pihak yang merasa keberatan atas penyelesaian melalui keadilan transisional, maka hal itu bisa dibantah dengan penegakan hukum yang melihat konteks situasi.

“Saya lihat memang ada beberapa pihak yang mempertanyakan penyelesaian melalui keadilan transisional,” katanya.

Selama 15 Tahun KKR Aceh merupakan mandat dari perjanjian MoU Helsinski antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005.

Dalam kerjanya, KKR Aceh telah memberikan sejumlah rekomendasi atas pelanggaran HAM selama terjadinta konflik Aceh, antara lain upaya pencarian kebenaran, rekonsiliasi, dan reparasi. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Dirjen Bapas : Sejak Januari 2020 , Sudah 29 Warga Binaan Kasus Terorisme Nyatakan Sumpah Setia Terhadap NKRI

Published

on

Continue Reading

Hukum

Artis Vitalia Sesha dan Kekasihnya Terancam 5 Tahun Penjara

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Daerah

Aniaya Ibu Kandung, Mantan Audisi The Voice Indonesia Ditangkap

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending