Connect with us

Daerah

Kata BPN Rembang, Biaya PTSL di Desa Rp350 Ribu Masih Wajar

Published

on

Realitarakyat.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rembang, membuat masyarakat di beberapa desa sangat terbantu. Disamping biaya yang sangat murah, program pemerintah ini sangat meringankan beban masyarakat yang belum memiliki sertifikat.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) dan Koordinator PTSL BPN Rembang, Muchamad Mastur saat ditemui realitarakyat.com di ruang kerjanya, Rabu, (22/01/2020) mengatakan setiap pengeluaran itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Informasi dari penyidik Polres Rembang besaran biaya PTSL disalah satu desa, kemarin ada diatas Rp 350 ribu, namun yang Rp 50 ribu dipertanyakan,” jelas Kasubag TU BPN Mastur, Rabu (22/1/2020).

Menurut Mastur di Kabupaten Rembang ketika mereka itu mungut harus bisa dipertanggungjawabkan sampai satu rupiah. Misalnya munggut Rp 300 ribu itu buat apa saja harus bisa di jelentrehke (menjelaskan red).

Kemarin ada yang munggut Rp 400 ribu, namun yang bisa dipertanggungjawabkan Rp 350 ribu itu deso ngendi aku ra ngerti (desa mana saya tidak tahu red),” terang Mastur. Jadi Polres tidak mengharuskan kudu sak mene (tidak mengharuskan segini).

Mastur mengutarakan kemarin dari Polres menginginkan supaya ada setidaknya dari pihak BPN selaku yang ditempati kegiatan PTSL ini beserta sektornya memang menetapkan berapa rupiah, namun kita sampaikan lho Pak itu bukan ranah kita untuk menekankan karena diaturan itu adalah keranahan Pak Bupati

Saat ditanya tentang anggaran biaya untuk PTSL yang Rp 150 ribu, dia mengutarakan jelas kurang, untuk patok cuma 3 buah, untuk pengadaan (foto copy), materai minimal 3 buah bisa lebih.

Biaya Rp 150 ribu dari Pemerintah Pusat itu dengan asumsi biaya untuk pengolahan persiapan diantaranya untuk pengadaan (foto copy), biaya materai 1 buah, padahal materai lebih dari satu, untuk patok 3 buah. Sehingga ketika jatah itu lebih materai jadi 3 buah patok jadi 4 atau 5 buah itu kan menjadi membengkak.

“Untuk biaya PTSL yang berbeda – beda disetiap desa di Rembang Kasubag Mastur menerangkan terkait aturan hukum itu sebatas kewajaran. Dia menambahkan kewajaran sampai sejauh mana, kewajaran itu bukan ranah kita (BPN red). Kemarin kita ngobrol dengan Kepolisian Polres Rembang Pak Rudi berdasarkan hasil penyidikan beliau, tarikan berapa pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Dari situ saya tarik benang merah di Rembang ini yang masih dianggap oleh Kepolisian masih dalam taraf wajar adalah Rp 350 ribu, cuman memang tidak ada ketentuan Peraturan Bupati (Perbup) ataupun Perda atau yang lainnya, adanya kesepakatan dari masing-masing desa itu.

Dengan adanya PTSL ini ada beberapa hal yang harus kita sampaikan yang pertama mohon tiap masyarakat dalam membantu melengkapi berkas – berkas yang dibutuhkan, hal ini bisa berkoordinasi dengan Kades, terkait dengan biaya di musyawarahkan dengam sebaik-baiknya dengan pihak pemerintah desa, jika ada oknum dari ATR/BPN yang patut diduga menerima.

“Jadi kedepan pelaksanaannya dari masyarakat enak juga dari pemerintah desa segera dilaksanakan ora ke sitiken, ora kakean dan bisa cepat,” pungkasnya

Mastur berharap masyarakat beranggapan dwngan di mohonkannya sertifikat PTSL tanah-tanah pertanian sulit dilakukan pemetaan, ini kenyataannya dari beberapa yang ada ini tidak demikian. Sehingga kami mohon masyarakat itu apabila wilayah desanya ditetapkan jadi lokasi PTSL mohon segera ikut serta karena kesempatan itu tidak akan terulang ditahun berikutnya

“Lokasi akan kita ganti dan bergiliran sampai nanti tahun 2023 nanti semuanya bisa menjadi lokasi PTSL, terdaftar dan sudah bersertifikat semuanya,” imbuhnya.(aw)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Terbukti Korupsi, Kepsek SMP 1 Larantuka Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara

Published

on

Terdakwa Yosep Marselinus Fernandez ketika menyimak putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (18/2/2020).
Continue Reading

Daerah

Diduga Sarat Korupsi, Warga Laporkan Penjabat Kades Oenunu

Published

on

Kajari Kabupaten TTU, Bambang Sunardi
Continue Reading

Daerah

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kredit Bank NTT Segera Diadili

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending