Connect with us

Ragam

YLKI Terima 1.871 Pengaduan Sepanjang 2019

Published

on

Realitarakyat.com – Sepanjang tahun 2019, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima total pengaduan konsumen sebanyak 1.871 pengaduan. Dari jumlah tersebut, 1.308 diantaranya merupakan pengaduan kelompok dan sisanya individual.

“Pengaduan tahun lalu masih didominasi masalah pada jasa keuangan. Pengaduan terkait jasa keuangan menembus 46,9 persen pada 2019, yang meliputi bank, uang elektronik, asuransi, leasing, serta pinjaman online,” kata Tim Pengaduan YLKI Rio Priyambodo, kemarin

Sedangkan terbanyak kedua adalah perumahan sebesar 14,4 persen, ketiga e-commerce sebanyak 6,3 persen. Dia mengungkapkan, jika dirincikan dalam 10 besar pengaduan konsumen, kata Rio, pengaduan soal perbankan paling banyak dengan jumlah 106 kasus.

“Lalu pengaduan terkait pinjaman online sebanyak 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, leasing 32 kasus, transportasi 26 kasus, kelistrikan 24 kasus, telekomunikasi 23 kasus, asuransi 21 kasus dan pelayanan publik 15 kasus,” ujarnya.

Kasus perbankan yang paling sering diadukan, lanjutnya, yakni gagal bayar. 15,09 persen pengaduan bank mengenai gagal bayar atau kredit macet. Masalah keuangannya lebih ke arah kartu kredit.

“Sementara, untuk kasus pinjaman online, sebanyak 39,5 persen mengadukan cara penagihannya yang tidak sopan. Tata cara penagihan fintech (financial technology) ilegal tidak semestinya, seperti minta video syur dan lainnya,” tandas Rio.

Sedangkan sebanyak 14,5 persen konsumen, juga banyak mengadukan pinjaman online terkait pengalihan kontak yang bertujuan menyebarkan data pribadi konsumen. Tingginya suku bunga pinjaman online pun masih menjadi keluhan masyarakat.

“13,5 persen konsumen adukan suku bunga. Padahal AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia) telah menetapkan suku bunga 0,8 persen per hari, tapi fintech ilegal masih banyak yang tidak sesuai aturan,” ungkapnya.

Berdasarkan pengaduan konsumen, terdapat sekitar 90 fintech yang bermasalah. Di antaranya ada yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Cash Cepat, Kredivo, Kredit Pintar, Kredit Cepat dan sebagainya.

“Pengaduan fintech ilegal (belum terdaftar di OJK) tetap lebih banyak. Perusahaan tersebut meliputi Akulaku, Home Credit, Dompet Kecil, Go Star, serta lainnya,” tegasnya.[sas]

 

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Ragam

Menpan-RB Beri Penghargaan Pada KPK dengan Kategori Memuaskan

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Ragam

Relawan Bantu Acara Pernikahan Dengan Menyiapkan Perahu Karet di Bekasi

Published

on

Continue Reading

DPD

DPR Ajak Parlemen Dunia Atasi Penyebaran Wabah Virus Corona

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending