Connect with us

Hukum

KPK Minta Pemerintah Segera Selesaikan Perpres Dewas

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Peraturan Presiden (Perpres) soal Dewan Pengawas KPK segera diselesaikan.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, hal ini dilakukan agar kinerja lembaga antirasuah itu tak terhambat secara teknis.

“Cepat diselesaikan sehingga nanti kerja KPK tidak terhambat dengan secara teknis seperti itu” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2020).

Ali berharap perpres itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Sehingga, kerja KPK dan Dewas KPK bisa saling melengkapi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 19 Nomor 2019 tentang KPK.

“Mudah-mudah dalam waktu dekat bisa ada koordinasi. Kemudian kerja-kerja kita bisa saling melengkapi terkait dengan pemenuhan dari Undang-Undang 19 Nomor 2019,” sebutnya.

Ia menilai saat ini kinerja KPK, khusus penindakan belum bisa maksimal. Sebab, menurut Ali, dalam undang-undang yang baru banyak aturan yang memerlukan adanya penyesuaian.

“Sebenarnya, begini ini kan kita menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru berlaku otomatis banyak penyesuaian-penyesuaian dan aturan-aturan yang ada aturan-aturan yang kemudian disesuaikan agar kita sesuai dengan aturan yang kita pakai,” tuturnya.

Untuk diketahui, Dewas KPK merupakan organ baru di struktural lembaga antirasuah tersebut. Dewas KPK hadir karena mulai berlakunya UU KPK yang baru yang UU Nomor 19 Tahun 2019.

Dewas KPK memiliki 5 anggota, yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Syamsuddin Haris, Harjono, Albertina Ho, dan Artidjo Alkostar. Sedangkan jabatan Ketua Dewas KPK, Tumpak, yang dulu pernah memimpin KPK diberi amanah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, tepatnya pada Pasal 37C, memang disebutkan bahwa Dewas KPK membentuk organ pelaksana pengawas untuk menjalankan tugasnya. Organ itu diatur dengan perpres.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Jaksa Tuntut Eks Sekda Jabar 6 Tahun Penjara

Published

on

Continue Reading

Hukum

Cegah Kejahatan Digital 4.0, Polda Metro Gandeng LCKI

Published

on

Continue Reading

Hukum

Menkop Siap Berantas Praktik Pencucian Uang Berkedok Koperasi

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending