Connect with us

Hukum

PKS Komit Tak Usung Koruptor di Pilkada 2020

Published

on

Politisi PKS, Nasir Djamil. (foto: ist/net)

Realitarakyat.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berkomitmen tidak mencalonkan koruptor di Pilkada 2020. Alasannya, mencalonkan mantan terpidana korupsi dalam pilkada akan berdampak pada citra partai di tengah-tengah masyarakat.

Demikian dikemukakan politisi PKS, Nasir Djamil, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

“Kami punya komitmen, untuk tidak mengusung mantan narapidana kasus korupsi di Pilkada nanti,” ujar Nasir.

Dia menilai, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada yang tidak mencantumkan larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk maju di pilkada, adalah ujian bagi partai politik.

“Yang pertama, tentu itu tantangan bagi partai politik. Kedua, apakah masyarakat tergoda dan mau memilih calon kepala daerah yang punya track record sebagai mantan terpidana korupsi. Jadi ini sebenarnya menarik, itu plusnya begitu,” ucap dia.

Tak hanya itu, Nasir juga berpandangan bahwa peraturan KPU tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Berdasarkan dokumen salinan yang diterima Kompas.com, PKPU tersebut dicatat sebagai PKPU Nomor 18 tahun 2019. PKPU itu resmi ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Dari sejumlah syarat pencalonan yang dimuat dalam PKPU, tidak satu pun syarat yang mengatur tentang larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon. Padahal, KPU sebelumnya berencana memuat larangan tersebut dalam PKPU ini.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf h, mereka yang dilarang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Walau demikian, ada aturan tambahan dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang meminta partai politik untuk mengutamakan calon kepala daerah bukan seorang mantan terpidana korupsi. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Menteri Sebaiknya Lepas Jabatan di Partai

Published

on

Continue Reading

Hukum

PDIP Klaim Menkumham Tak Intervensi Kasus Harun Masiku

Published

on

Continue Reading

Hukum

Harun Masiku Tak Jelas Keberadaannya, Andi Arief Sindir Negeri Mafia

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending