Connect with us

Daerah

Kasus Korupsi APB Desa, Eks Kades Sidowarno Diperiksa Kejari Klaten

Published

on

Realitarakyat.com – Sukarno, mantan Kepala Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Klaten, mulai diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten, Senin (9/12/2019).

Pemeriksaan itu, terkait dugaan penyalahgunaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa Sidowarno yang ditaksir senilai Rp140 juta dari total nilai proyek sebesar Rp500 juta.

Akibat perbuatannya, Sukarno dijerat Pasal 2 ayat (1) jo ayat (3) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Klaten, Ginanjar Damar Pamenang, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klaten, Edi Utama, mengatakan bahwa pihaknya sudah memeriksa mantan Kades Sidowarno pada Senin, (9/12/2019).

“Ke depan kita masih perlu mengagendakan pemeriksaan lagi. Hal itu terkait dengan pendalaman materi pemeriksaan,” ujar Ginanjar, Selasa (10/12/2019).

“Dari segi kerugian, masih sekitar Rp140 juta. Tak menutup kemungkinan dapat bertambah. Saat diperiksa kemarin, yang bersangkutan kali pertama diperiksa dengan status tersangka. Sementara ini, penyidik belum menahan tersangka,” katanya menambahkan.

Pengusutan kasus penyalahgunaan pengelolaan APB Desa Sidowarno, bermula dari laporan masyarakat. Sejauh ini, penyidik Kejari Klaten sudah memeriksa 10 saksi.

Kejari Klaten berkoordinasi dengan Inspektorat Klaten terkait penghitungan kerugian negara. “Kami mengimbau seluruh kades berhati-hati mengelola keuangan desa. Jika tak paham, silakan berkonsultasi dengan kami. Ke depan, kami akan mengoptimalkan pencegahan,” katanya.

Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Klaten, Jajang Prihono, mengaku sering berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait penelusuran dugaan penyalahgunaan APB Desa.

Sukarno sudah berstatus tersangka penyalahgunaan pengelolaan APB Desa Sidowarno tahun anggaran (TA) 2015-2017 sejak 30 Oktober 2019.

Dalam kurun waktu 2015-2017, Pemdes Sidowarno telah menjalankan program pembangunan fisik. Pembangunan itu di antaranya wisata air dan pembangunan kantor desa.

Penyidik sudah mengantongi minimal dua alat bukti saat menetapkan Sukarno sebagai tersangka. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Kata BPN Rembang, Biaya PTSL di Desa Rp350 Ribu Masih Wajar

Published

on

Continue Reading

Daerah

Dewan Minta Revitalisasi Monas Dihentikan

Published

on

Continue Reading

Daerah

Tak Kritis, Alasan Banyak Masyarakat yang Mudah Percaya Fenomena Kerajaan Baru

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending