Connect with us

Politik

Gerindra Tolak Wacana KPK jadi Lembaga Permanen

Published

on

Ahmad Riza Patria / Net

Realitarakyat.com – Partai Gerindra menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga permanen lewat amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi tidak ditentukan status sebagai lembaga ad hoc atau permanen.

“Ya kinerja KPK itu tidak ditentukan apakah dia ad hoc atau permanen. Nggak ada. Jadi jangan minta dipermanenkan supaya kinerjanya lebih baik, tidak,” kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dia menegaskan, status KPK sebagai lembaga ad hoc tidak membatasi kerja komisi antirasuah tersebut. KPK bahkan masih bisa bekerja dengan lebih baik lagi jika jajaran mulai pimpinan hingga komisioner memahami regulasi pemberantasan korupsi.

“Sekalipun dalam posisi seperti sekarang ini ad hoc, dia bisa lebih baik apabila para pimpinannya, komisioner dan jajarannya betul-betul memahami, mengerti ketentuan regulasi dan membuat kebijakan-kebijakan dan meningkatkan kinerjanya agar korupsi bersih,” ujar dia.

Menurut dia, saat ini yang perlu dilakukan KPK tak lain meningkatkan kinerja. Terutama pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Iya. Peningkatan kinerja dan fokusnya di pencegahan,” ujar juru bicara Partai Gerindra ini.

Dia berpandangan, bahwa kesuksesan kerja KPK tidak diukur dari banyak atau sedikitnya koruptor yang tertangkap, banyak atau tidak operasi tangkap tangan (OTT).

“Bukan itu ukurannya. Ukurannya justru kita ingin memastikan bahwa pemerintahan ini bersih. Jauh dari suap dari gratifikasi dari korupsi dan lain sebagainya. Justru kalau nanti sedikit yang korupsi yang korupsi itu baru prestasi dari KPK dan fungsi pencegahan itulah yang kita tunggu,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pentingnya dukungan regulasi bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia bahkan memandang pemberantasan korupsi perlu dimasukkan dalam konstitusi alias UUD 1945.

Hal tersebut, kata dia, jauh lebih penting dibicarakan dalam kaitan dengan amandemen UUD 1945 daripada polemik soal masa jabatan presiden. Sejauh ini, sudah ada sekitar 81 negara yang memasukkan pemberantasan korupsi dalam konstitusinya.

“Badan-badan antikorupsi ini harus masuk di dalam konstitusi negara kita. Jadi ini bicara amandemen, jangan bicara periode tiga periode dua. Itu lebih bagus,” kata dia di Jakarta, Minggu (8/12).[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Polisi Bekuk Pelaku Pengeroyok yang Seret Nama Kasat Reskrim Polres Jaksel

Published

on

Continue Reading

Politik

Pemerintah-DPR Setujui 50 RUU Masuk Prolegnas 2020

Published

on

Continue Reading

Politik

PDIP Bantah Ajukan PAW Harun Masiku

Published

on

Harun Masiku / Net
Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending