Connect with us

Politik

Pernyataan Jokowi Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor Terdengar Garing

Published

on

Realitarakyat.com – Pernyataan Presiden RI Joko Widodo, yang siap mendukung ancaman hukuman mati untuk para terdakwa korupsi, menegaskan bahwa presiden sangat geram terhadap korupsi.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti kepada realitarakyat.com, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, pernyataan Jokowi yang terlontar dalam memperingati hari anti-korupsi se-dunia Tahun 2019, juga seperti ingin menegaskan bahwa sikap Jokowi tidak melemah dalam hal pemberantasan korupsi.

“Hanya saja, jika dikaitkan dengan berbagai tindakan dan sikapnya akhir-akhir ini, pernyataan presiden terdengar garing. Bahkan berkesan ingin memulihkan citranya yang terus menerus kian merosot, khususnya di kalangan publik penggiat anti korupsi,” kata Ray.

Dirinya menjelaskan alasannya menyebut itu garing. Dimulai dari sikapnya soal revisi UU KPK, kemudian batalnya Jokowi mengeluarkan Perppu pemulihan KPK, pemberian grasi atas napi koruptor, serta tak juga adanya langkah maju dalam pengungkapan kasus Novel Baswedan.

“Jika dihadapkan pada kenyataan-kenyataan itu, maka pernyataan presiden tersebut terasa garing,” kata dia.

Di luar itu, lanjut Ray, di kalangan pegiat HAM, hukuman mati atas seseorang juga telah lama digaungkan untuk ditiadakan. Hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup atau lainnya yang sepadan.

Maka oleh karena itu, lanjutnya, selain garing, pernyataan Presiden Jokowi tersebut juga seperti mengabaikan semangat menghapuskan hukuman mati bagi seseorang. Dan kegaringan itu bertambah manakala presiden membuat alasan pemberian grasi terhadap napi koruptor atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Satu sikap yang terlihat saling bentrok. Di satu segi, demi grasi presiden menjunjung kemanusiaan, tapi saat yang sama tidak menolak pemberlakuan hukuman mati terhadap koruptor,” kata dia.

“Lah mengapa dua sikap berbeda itu bisa jadi satu. Jawabannya, karena gerakan anti korupsi selesai sebatas ucapan, perayaan bukan pada sikap dan tindakan. Pada situasi tertentu, gerakan anti korupsi itu dipergunakan untuk kepentingan elektoral semata.”

Menurut Ray, presiden tidak perlu memperlihatkan sikap seolah tak keberatan menghukum mati koruptor untuk memperlihatkan citranya sebagai presiden yang anti korupsi.

Justru, menurut dia, penampilan itu selain garing juga berlebihan. Untuk meyakinkan publik bahwa presiden berada di barisan anti-korupsi cukup dilakukan dengan memulihkan kembali kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Tidak memberi grasi bagi mereka yang dipidana korupsi, dan segera mengungkap siapa pelaku kriminal terhadap Novel Baswedan.

“Saya kira, dengan langkah ini lebih dari cukup untuk menggetarkan bagi siapapun yang berminat mengkorupsi uang negara. Mari kita sambut hari anti-korupsi ini lebih dari sekedar untuk kepentingan citra.” [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Yasonna Mending Fokus Sebagai Menteri Daripada Terlibat Pembentukan Tim Hukum PDIP di Kasus Suap Wahyu Setiawan

Published

on

Continue Reading

Hukum

Adian Sebut Harun Masiku Perlu Dapat Perlindungan LPSK

Published

on

Continue Reading

Headline

Kata Adian, Harun Masiku Itu Korban Wahyu Setiawan

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending