Connect with us

Nasional

Ombudsman Republik Indonesia Temukan Maladministrasi PKH

Published

on

anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedi. (Foto: Ist)

Realitarakyat.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan maladministrasi dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Padahal, PKH merupakan program unggulan Kemensos dalam menangani kemiskinan dan pemberdayaan sosial.

“Temuan tersebut berangkat dari beberapa laporan bahwa mereka yang seharusnya menerima PKH namun tidak menerima. Atau, ada juga yang seharusnya menerima namun ditunda,” kata Anggota ORI Ahmad Suaedi, Selasa (10/12/2019).

Oleh karena itu, ORI mencoba melakukan penelaahan di lapangan. Dari tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Tengah, menemukan sejumlah hal. Yang pertama, ada data yang tidak akurat, antara lain soal nama, tanggal lahir dan nama orang tua.

Sebab, banyak diantara mereka yang merupakan orang desa dan orang miskin yang tidak mengetahui tanggal lahir dan nama orang tua. Hal itu menimbulkan akibat bank tidak mau mencairkan. Namun, permasalahan tersebut tidak juga dicarikan jalan keluarnya.

“Bank-nya sangat kaku dan tidak mengambil jalan keluar. Kami telah menelusuri dari bank yang paling bawah di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Kami juga telah memanggil general manager-nya di Jakarta untuk mencari jalan keluarnya,” ujar dia.

Selain itu, ORI juga telah memanggil Kemensos dan juga BUMN yang bertanggungjawab. Adapun temuan kedua adalah laporan masyarakat lambat diproses. Sebagiannya mengenai kendala dengan bank, sehingga PKH susah dicairkan.

“Sebagian lainnya tidak adanya mekanisme laporan masyarakat yang bisa ditangani segera hingga berbulan-bulan. Meskipun kami sangat hormat kepada teman-teman pendamping di daerah yang sudah luar biasa, namun kendala itu masih saja ada,” tandasnya.

Sedangkan persoalan ketiga adalah tidak tepat sasarannya penerima PKH. Biasanya hal itu terjadi ada tambahan jumlah peserta. Penambahan jumlah itu seringkali tidak akurat dalam hal prioritas.[sas]

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Ada Kasus Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Masyarakat Cerdas Sikapi Penipuan Berkedok Ormas

Published

on

Continue Reading

Nasional

Kominfo Sebut Penunjukan Dirut TVRI Baru Ada di Tangan Dewas

Published

on

Continue Reading

Nasional

Alasan Pemecatan Helmy Oleh Dewas TVRI Dipertanyakan?

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending