Connect with us

Nasional

Dalam Sebulan Sudah Ada 94 Aduan di Portal Aduanasn.id

Published

on

Realitarakyat.com – Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seiring penandatangan tersebut, pemerintah juga meluncurkan portal aduan www.aduanasn.id.

Sekretaris Jenderal Komenterian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, selama sebulan terakhir terdapat 94 aduan terkait aparatur sipil negara melalui portal www.aduanasn.id.

“Sampai sekarang ada 94 pengaduan dalam sebulan, sejak SKB 11 Menteri ditandatangani 11 November,” kata Niken di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Niken mengatakan ada beberapa kategori pengaduan yaitu 33 pengaduan terkait intoleransi, lima pengaduan tentang antiideologi Pancasila.

Kemudian, 25 pengaduan anti-NKRI, 13 pengaduan menyangkut radikalisme.

“Lalu ada juga 19 pengaduan menyangkut hal lain seperti netralitas, ujaran kebencian, hoaks dan lain-lain,” jelas dia.

Dia menekankan SKB 11 Menteri yang diikuti peluncuran portal pengaduan ASN www.aduanasn.id merupakan wujud sinergitas kementerian dalam melindungi sekaligus mendudukkan ASN pada posisi yang seharusnya.

Sementara itu, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB Mudzakir mengatakan, SKB 11 Menteri itu dibuat untuk melindungi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari bahaya radikalisme.

“SKB ini untuk melindungi ASN dari bahaya terpapar ideologi ekstrim yang bisa mengancam integritas nasional,” kata Mudzakir.

Mudzakir mengatakan ada mekanisme yang harus dijalankan dalam pelaporan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Mekanisme itu untuk melindungi ASN dari tindakan kesewenang-wenangan.

Dalam pengaduan terhadap dugaan pelanggaran terhadap ASN, pelapor wajib menyertakan lampiran bukti berupa video/teks/foto. Nantinya ASN yang dilaporkan juga akan diklarifikasi oleh tim pemeriksa untuk diberikan kesempatan membela diri.

“ASN-nya akan dipanggil dan bisa membela diri atau selfdefence. Serta ada upaya hukum untuk menggugat melalui PTUN dan sebagainya, sehingga benar-benar tidak ada kesewenang-wenangan,” kata Mudzakir.(ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Ada Kasus Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Masyarakat Cerdas Sikapi Penipuan Berkedok Ormas

Published

on

Continue Reading

Nasional

Kominfo Sebut Penunjukan Dirut TVRI Baru Ada di Tangan Dewas

Published

on

Continue Reading

Nasional

Alasan Pemecatan Helmy Oleh Dewas TVRI Dipertanyakan?

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending