Connect with us

Daerah

Beraroma Korupsi, Polda Lirik Dana Rp68 Miliar di Bawaslu NTT

Published

on

AKBP Johanes Bangun

Realitarakyat.com – Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) kini mengarahkan pandangannya pada dana pengelolaan dan pertanggungjawaban pada Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT Tahun 2017 senilai Rp68.238.904.000.

Pasalnya, kuat dugaan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban dana Kantor Bawaslu NTT sebesar itu.

Meski demikian, Kabid Humas Polda NTT, AKBP Johanes Bangun, ketika dihubungi, Selasa (10/12/2019), mengaku bahwa pihaknya saat ini tidak melakukan penyidikan terhadap dana pengelolaan dan pertanggungjawaban pada Kantor Bawaslu NTT.

Dijelaskan Johanes, setiap kasus korupsi yang ditangani Polda NTT yang masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dan atau penyelidikan (Lid) belum bisa dipublikasikan.

“Tidak ada kasus itu yang ditangani Polda NTT dan setiap kasus korupsi yang masih Pulbaket atau Penyelidikan (Lid) kami belum bisa publikasikan,” kata mantan Kapolres Kupang Kota ini.

Terpisah, Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa yang dihubungi wartawan terkait pemanggilan dirinya oleh penyidik Polda NTT tidak menjawab hal tersebut.

Dirinya mengatakan terkait dengan hal itu, silakan konfirmasi pada bagian sekretariat Kantor Bawaslu NTT.

“Silakan konfirmasi saja langsung kepada bagian sekretariat Kantor Bawaslu NTT,” katanya singkat.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan menyebutkan bahwa Ketua Bawaslu NTT dipanggil penyidik Polda NTT pada tanggal 24 September 2019 dengan nomor B/599/IX/RES 3. 2/2019/Ditreskrimsus.

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa penyidik Subdit 3 Tipikor Polda NTT sedang melakukan Pulbaket terkait dana pengelolaan dan pertanggung jawaban pada Kantor Bawaslu NTT dengan DIPA yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI sebesar Rp. 68. 238. 904. 000.

Untuk itu, guna pengumpulan bahan dan keterangan maka diminta KA Bawaslu NTT untuk memerintahkan Bendahara Tahun 2017 Kantor Bawaslu NTT berdasarkan surat ini agar dimintai klarifikasi. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Anies Surati Menteri Terawan Minta Tetapkan PSBB di Jakarta

Published

on

Continue Reading

Daerah

Sudah Disemprot Bukan Berarti Bebas, Kewaspadaan Tetap Harus Diutamakan

Published

on

Kendaraan taktis dari Polda Jabar diturunkan menyemprot disinfektan di area publik. Foto: Bang Ris/RR
Continue Reading

Daerah

Terbukti Korupsi, Mantan Kadisperindag Kabupaten Kupang Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Published

on

Foto: Redem K/RR
Continue Reading
Loading...
Loading…

#Trending