Connect with us

Hukum

KPK: Kita Melaksanakan Peraturan Presiden, Jadi KPK Sporadisnya di Mana?

Published

on

Laode M Syarif / Net

Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak bekerja sporadis.

Menanggapi hal tersebut, KPK mempertanyakan alasan orang nomor satu di Indonesia ini.

“Saya pikir kalau program pencegahan KPK itu tidak sporadis karena pekerjaan KPK sudah ditentukan di dalam undang-undang,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Laode menyebut kerja KPK pada bidang penindakan, pencegahan, hingga koordinasi dan supervisi sudah dilakukan. Bahkan, KPK disebut Syarif turut terlibat dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan Jokowi.

“Untuk pencegahan sendiri, KPK itu melaksanakan peraturan presiden tentang pencegahan korupsi stranas korupsi, sporadisnya di mana? Itu sudah sangat terkonsep, terkoordinir. Karena itu, kami menjalankan stranas. Bahkan kami melaporkan keberlanjutan capaian dari stranas,” kata Laode.

Ia juga terbuka bila Jokowi ingin mengevaluasi KPK. Seluruh organ di negeri ini disebut Syarif bisa dievaluasi.

“Kita silakan dievaluasi yang bisa evaluasi kementerian. Presiden sendiri bisa dievaluasi juga oleh BPK, bisa dievaluasi juga oleh DPR ya kalau emang dievaluasi. Kita sangat terbuka untuk dievaluasi setiap saat,” kata Laode.

Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo turut menanggapi Jokowi. Agus menyebut KPK saat ini dalam posisi lebih banyak mendengarkan masukan dari pihak luar.

“Kita sudah sampaikan kita lebih banyak mendengar. Kita melakukan evaluasi. Kita lebih banyak mendengar. Anda tahu, paling tidak (ada) 3 menteri, ada 3 gubernur, kemudian dari penegak hukum (lain) kita tanya pendapatnya. Di situ pimpinan akan merumuskan, kemudian akan menentukan langkah dan mudah-mudahan ini akan dilanjutkan oleh pimpinan (KPK) berikutnya,” ucap Agus.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Menteri Sebaiknya Lepas Jabatan di Partai

Published

on

Continue Reading

Hukum

PDIP Klaim Menkumham Tak Intervensi Kasus Harun Masiku

Published

on

Continue Reading

Hukum

Harun Masiku Tak Jelas Keberadaannya, Andi Arief Sindir Negeri Mafia

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending