Connect with us

Hukum

PP Pemuda Muhammadiyah Nilai Amandemen UUD 1945 Soal Masa Jabatan Presiden Hal Mubazir

Published

on

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunarto / Net

Realitarakyat.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai amendemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang berkaitan dengan masa jabatan presiden merupakan sesuatu yang mubazir karena demokrasi saat ini sudah berjalan bagus.

“Menurut kami, sampai saat ini terlalu mubazir ya, bahwa demokrasi kita sudah bagus, sudah sesuai dengan mekanisme. Kalau mau melakukan ada perubahan, berarti ada sesuatu kejadian yang di luar narasi kebangsaan yang kita ingin bangun,” katanya di Purwokerto, Senin (2/12/2019).

Menurut Cak Nanto pria ini akrab disapa, demokrasi di Indonesia saat sekarang sudah berjalan bagus dan wacana untuk melakukan perubahan atau amendemen terbatas terhadap UUD 1945 itu hanya karena keinginan kekuasaan saja.

Ia mengatakan jika hal itu yang dikehendaki, bangsa Indonesia tidak akan pernah maju atau berjalan di tempat dan hanya memikirkan elektoral, tidak pernah memikirkan substansi demokrasi tentang kesejahteraan maupun kemajuan bangsa.

“Kalau kita selalu berpikir tentang amendemen, tentang perubahan, itu saja yang kita pikirkan maka kita hanya memikirkan kekuasaan saja, tidak pernah memikirkan kemajuan bangsa kita. Saya kira, jika ada perubahan itu, biarkan waktu yang menilai sesuai dengan proses dan keinginan atau kehendak rakyat, tidak dikehendaki oleh partai atau golongan saja,” katanya.

Menurut dia, bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang pemimpin selama 32 tahun sehingga ketika masa jabatan presiden yang semula dua periode menjadi tiga periode, apakah ada kemungkinan yang bersangkutan hanya tiga periode.

“Kita sudah pernah 32 tahun dipimpin oleh satu pemimpin saja, nanti dengan cara demokrasi, bisa saja besok akan dilakukan perubahan lagi,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata dia, berikan kepastian bahwa pemimpin bangsa saat ini dua periode atau ada usulan satu periode tapi waktunya diperpanjang.

Ia mengatakan apa yang berjalan selama ini sudah cukup bagus karena yang penting dalam proses demokrasi, jangan selalu mencari kambing hitam dan jangan selalu menyalahkan rakyatnya

“Kalau mau diubah, saya kira semua aturan main harus diubah, peraturan partai politiknya, peraturan perundang-undangannya. Jangan (sampai) peraturan perundang-undangannya diubah, (tapi) peraturan partai politiknya tidak pernah diubah, maka nonsense (omong kosong) perubahan bangsa terhadap demokrasi,” tukasnya.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

VP Crew Cabin Garuda Polisikan Akun Twitter @digeeembok

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi Selidiki Video Viral Persekusi Anggota Banser

Published

on

Continue Reading

Hukum

Kapolda Metro Jaya Resmikan Pembangunan Polres Metro Bekasi Kota

Published

on

Continue Reading




Loading…