Connect with us

Hukum

KontraS Sebut Ada 1.384 Kasus Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Selama 2019

Published

on

Ilustrasi / Net

Realitarakyat.com – Selama 2019 ini, ada 1.384 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi.

Demikian dikatakan, Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee, di kantor Dakwah PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Rivanlee menyatakan, dari ribuan kasus tersebut dugaan pelanggaran didominasi tindakan pembubaran dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Khusus buat isu tersebut yang mana tindakan dominannya, yaitu pembubaran. Setelah diselidiki lebih dalam lagi, aktor utama pelanggaran itu adalah aparat kepolisian,” ujar Rivan.

Rivan mengatakan peristiwa tersebut terjadi dalam tiga aksi massa, yakni aksi May Day di Bandung, aksi 21-23 Mei 2019, dan aksi mahasiswa pada 23-30 September 2019. Menurutnya, dari 1.384 peristiwa itu, muncul kecenderungan baru, yakni mulai adanya ancaman universitas kepada mahasiswa yang turun ke lapangan dalam aksi massa.

“Salah satu yang kita datangi adalah Unpad, dan di Unpad itu sempat salah satu jurusan mengancam bahwa kalau ada mahasiswanya yang turun ke jalan pada 23-30 September diancam nilai E,” katanya.

Dia menyebut polisi kerap gagal menangani aksi massa dalam jumlah besar. Hal tersebut, kata Rivan, setidaknya terjadi dalam 3 aksi massa.

“Konteks 3 aksi massa dalam pemantauan KontraS selama ini polisi kerap gagal dalam menangani aksi massa dalam jumlah besar. Jadi 23-30 September sebetulnya mungkin hanya ekor. Kalau dilihat sebelumnya ada contohnya May Day, 21-23 Mei, dan prosesnya kurang-lebih sama,” katanya.

KontraS, menurutnya, telah menyerahkan laporan itu ke pihak Kepolisian sebagai bahan evaluasi untuk mencari solusi. Dia berharap ada evaluasi soal pemahaman diskresi agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kedua membangun sistem deteksi dini menyalahgunakan wewenang dalam penanganan aksi besar,” katanya.

Ketiga, lanjut dia, evaluasi antar-satuan tingkatan yang harus berjalan. Rivan menilai perbaikan antar-satuan tingkatan itu harus dimulai dari internal kepolisian untuk membangun akuntabilitas dari satuan tingkatan yang selama ini tidak pernah berjalan.

“Terakhir evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dari lembaga eksternal, Kompolnas sejauh ini tidak menggunakan kewenangannya secara baik. Misalkan mengusulkan atau berinisiatif melakukan gelar perkara sendiri kemudian mengusulkan bahwa tindakan tertentu tidak bisa berhenti hanya tindakan etik semata,” pungkasnya.(ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

VP Crew Cabin Garuda Polisikan Akun Twitter @digeeembok

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi Selidiki Video Viral Persekusi Anggota Banser

Published

on

Continue Reading

Hukum

Kapolda Metro Jaya Resmikan Pembangunan Polres Metro Bekasi Kota

Published

on

Continue Reading




Loading…