Connect with us

Opini

Ini Negara Peraturan, KPK Jangan ‘Sandera’ Ahok

Published

on

Direktur Indonesia Attorney Watch, Ridwan Umar / Ist

Oleh: Ridwan Umar

SOSOK mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali jadi sorotan publik. Bukan soal isu rumah tangganya yang disorot publik, tapi masuknya nama Ahok dalam bursa calon ‘orang penting’ di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada yang bilang, Ahok bakal dapat posisi penting di BUMN bergengsi, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan ada pula yang sebut Ahok bakal ditempatkan di Pertamina.

Begitu nama Ahok muncul sebagai salah satu calon bos di BUMN, publik pun langsung bereaksi. Jagat sosial media jadi gaduh lantaran pro kontra soal Ahok masuk bursa komisaris Utama atau Dirut BUMN. Mahasiwa pun turun ke jalan menolak Ahok. Pihak yang kontra menilai Ahok tak layak memimpin karena latar belakang mantan narapidana. Diketahui, Ahok sempat dipidana dua tahun penjara terkait kasus penodaan agama.

Sementara yang pro menilai Ahok sosok yang pas memimpin BUMN, karena dianggap bersih, tegas dan berani.

Penolakan terhadap Ahok juga muncul dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Mereka menilai Ahok tak layak, karena perangainya yang temperamen dan kerap melontarkan kata tak senonoh. Sehingga, FSPPB khawatir sikap Ahok itu dapat menganggu bisnis di BUMN.

Di tengah pro kontra itu, Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat untuk menemui Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok mengaku akan dilibatkan di salah satu BUMN. Belakangan, beredar isu Ahok akan ditempatkan sebagai Dirut Pertamina.

Penolakan publik makin kencang, alasannya bukan hanya soal perangai dan statusnya sebagai mantan narapidana, tapi juga soal nama Ahok yang terseret dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Diantaranya, kasus Sumber Waras dan Lahan Cengkareng yang sudah dilaporkan ke KPK beberapa tahun lalu.

Meski awalnya KPK sempat menyatakan tidak ada korupsi khususnya di kasus Sumber Waras, namun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Selasa (12/9/2017) lalu justru menegaskan kasus Sumber Waras masih tetap dilanjutkan.

Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga mempersilakan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) DKI menindaklanjuti kasus Sumber Waras. Pernyataan itu dilontarkan Djarot saat berkunjung ke Gedung Tempo di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2018).

Djarot menegaskan itu setelah Sandiaga Uno yang kala itu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta melaporkan kasus Sumber Waras dan Lahan Cengkareng ke KPK DKI. Sandi beranggapan kasus itu layak diungkap sampai tuntas lantaran dua kasus tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk kasus pembelian lahan Cengkareng, Jakarta Barat seluas 4,6 hektare, berawal pada November 2015 saat Dinas Perumahan DKI membeli lahan itu dari Toeti Soekarno. Rencananya akan dibangun rumah susun. Lahan di Cengkareng itu dibeli Pemprov DKI senilai Rp 648 miliar ditambah pajak Rp 20 miliar. Namun, itu menjadi temuan BPK karena lahan tersebut telah ditetapkan Mahkamah Agung (MA) milik Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan DKI. Artinya, Pemprov DKI membeli lahannya sendiri.

Sedangkan untuk kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada Desember 2014 juga di era Ahok, BPK menyebut ada indikasi kerugian negara Rp 191 miliar. Lahan seluas 3,6 hektare dibeli seharga Rp 755 miliar mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP) sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi. Namun, hasil audit BPK menemukan adanya prosedur pembelian sebagian lahan tersebut yang menyalahi aturan dan ada indikasi kerugian negara.

Anehnya, KPK kini memilih bungkam saat ditanya wartawan soal perkembangan kasus Sumber Waras. Sikap KPK itulah yang jadi masalah. Sebab, dengan begitu Ahok ‘tersandera’ oleh kedua kasus dugaan korupsi itu. Langkah Ahok menuju kursi pimpinan BUMN tidak mulus, bahkan bisa jadi gagal. Bila, kasus-kasunya tak dituntaskan, maka Ahok akan selalu terganjal setiap kali akan menduduki jabatan publik, Ini tentu tidak adil.

Semestinya, KPK menuntaskan kasus-kasus yang menyeret nama Ahok. Kasus itu dibawa ke Pengadilan Tipikor untuk membuktikan apakah benar Ahok terbukti bersalah atau tidak. Tak boleh KPK ‘menyandera’ Ahok seperti itu. Sebab, Ahok adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang punya hak diperlakukan sama di depan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. KPK tentu sangat paham dan mengerti bahwa Indonesia adalah Negara Peraturan, Negara Hukum.

Jika, KPK bisa tuntaskan kasus mantan Dirut PLN Sofyan Basir terkait perkara PLTU Riau-1 hingga Sofyan Basir bebas di tingkat kasasi MA, maka harusnya kasus-kasus yang menyeret Ahok pun bisa diselesaikan. Jika KPK tidak bisa tuntaskan kasus Ahok, maka KPK bukan hanya layak dilemahkan, tapi dibubarkan saja. [***]

*Penulis adalah Direktur Indonesia Attorney Watch (Lembaga Pengamat Kejaksaan)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Opini

Revolusi Industri 4.0 Dan Arah Baru Pergerakan Mahasiswa Untuk Merobah Sistem Berdemokrasi Kita

Published

on

Continue Reading

Opini

UUD NRI 5.0, PKS The Guardian Of Democracy

Published

on

Arya Sandhiyudha / Net
Continue Reading

Opini

Melahirkan Generasi Yang Beradab

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, M Azis Syamsuddin / Net
Continue Reading




Loading…