Connect with us

DPR

DPR Nilai Perampasan Aset First Travel Oleh Negara Terlalu Zalim

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi VIII DPR yang membidangi agama dan sosial bicara soal aset First Travel yang dirampas negara. Perampasan aset oleh negara dan tidak dikembalikan ke jemaah itu dinilai zalim.

“Nah itu nggak boleh, menurut saya itu terlalu zalim. Itu kan bukan uang negara, bukan uang hasil proyek, bukan uang APBN, bukan uang APBD, itu murni uang rakyat. Maka seharusnya negara justru harus memfasilitasi supaya rapi, supaya tidak gaduh,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Menurut Yandri, uang hasil sitaan aset First Travel itu menjadi hak penuh jemaah yang tertipu biro perjalanan umrah itu. Yandri meminta negara tak menambah beban jemaah dengan perampasan aset tersebut.

“Justru kalau masih kurang, negara harus mencarikan kekurangannya. Toh banyak sumber-sumber pendapatan bukan pajak, atau dari CSR atau dari mana. Tapi kalau negara justru menambah lebih beban jemaah dengan menyita aset negara, itu saya kira terlalu zalim,” ujar Yandri.

Politikus PAN itu mengatakan negara tak boleh menyita aset itu dan tidak menyerahkannya kepada jemaah. Menurutnya, negara justru harus hadir untuk melindungi hak-hak warga negara yang terzalimi.

“Tidak boleh negara menyita itu untuk kepentingan negara, justru negara hadir untuk melindungi hak-hak jemaah yang selama ini terzalimi dan tidak punya akses terhadap hak mereka. Ketika aset itu di sita sebaiknya aset itu dijual, dan semua hasilnya itu dikembalikan kepada para jemaah,” ucap Yandri.

Sebelumnya, MA lewat kasasi memutuskan seluruh aset First Travel diserahkan ke negara, bukan ke jemaah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok sudah memulai tahapan lelang barang bukti First Travel.

Dari ribuan barang bukti, terdapat aksesori-aksesori seperti tas mewah, kacamata bermerek, mobil, dan aset lain. Aset tersebut rencananya untuk dilelang dan hasilnya dikembalikan ke negara. Namun lelang akhirnya ditunda.[prs]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

DPR

50 RUU Disetujui Baleg Masuk Prolegnas 2020

Published

on

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Rieke Diah Pitaloka. (Foto: Ist)
Continue Reading

DPR

DPR Sebut Sertifikat Penceramah Dari Masyarakat Tak Diperlukan

Published

on

Ali Taher / Net
Continue Reading

DPR

Baleg DPR Targetkan 150 RUU Selesai di Periode 2020-2014

Published

on

Pimpinan Baleg DPR Supratman Andi Agtas / Net
Continue Reading




Loading…