Connect with us

Daerah

BPD Belum Optimal, Penyebab Realisasi Dana Desa Kacau

Published

on

Gedung DPRD Kabupaten Rembang. (Foto: Ist)

Realitarakyat.com – Banyaknya masalah di dalam realisasi proyek yang bersumber dari Dana Desa, dinilai terjadi karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal. Karenanya fungsi BPD harus lebih ditingkatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

“Kenapa masih ada banyak permasalahan di desa? Selain dari pengawasan, fungsi BPD tidak optimal,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Rembang Sugiharto kepada realitarakyat.com di Gedung DPRD, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebenarnya sudah jelas diatur baik fungsi dan peran BPD sebagai lembaga desa. Termasuk diantaranya fungsi BPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

“Jadi, BPD itu punya peran signifikan seperti menyelenggarakan musyawarah desa bersama kepala desa,” ujarnya. Namun selama ini, dalam pengamatannya, keberadaan BPD masih belum mampu menunjukkan kinerja optimal.

Bahkan, keberadaan beberapa BPD seakan hidup segan mati tak mau. Setiap kali dirinya ke desa, kata dia, banyak yang mempertanyakan fungsi dan peran BPD. “Untuk itu, bila Rembang ingin mewujudkan berkarakter dan berdaya saing, maka harus berubah mulai sekarang. Yanki dari tingkat desa, yang menjadi penyangga awal pemerintah kabupaten,” tandasnya.

 

Perubahan

Dia menambahkan, perubahan harus segera dilakukan perubahan. Kendati demikian, lanjutnya, kesejahteraan BPD juga harus tetap diperhatikan. Tidak seperti sekarang ini, dimana kesejahteraan BPD masih kurang layak.

“BPD di setiap desa harus mengawasi dana dari ratusan bahkan miliaran rupiah meski kesejahteraannya minim. Saya rasa hal itu tidak manusiawi. Untuk itu perlu ditingkatkan, dengan tetap mengoptimalkan fungsi BPD,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Mashadi, Ketua Komisi A DPRD Rembang. Dia menyebut fungsi dan peran BPD saat ini memang belum optimal. Karenanya, tugas-tugas yang diemban memang harus ditingkatkan kembali.

“Memang peran BPD sangat penting untuk mengawasi pemerintahan desa,” ucap politisi senior tersebut. Untuk itu, dia mendorong Pemkab Rembang untuk memikirkan kesejahteraan BPD.

Hal tersebut mengingat honorarium anggota BPD sekarang kecil. “Tingkatkan honornya, dengan harapan fungsi BPD bisa lebih meningkat lagi,”tukasnya.[sas]

 

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

50 Napi Narkoba dari Jakarta Dipindah ke Rutan Wonogiri

Published

on

Continue Reading

Daerah

Dengan MTU, Disnakertrans Jabar Tekan Pengangguran Terbuka

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Daerah

Penebasan Hutan Lindung di Desa Loli, Kades Terkesan Tutup Mata

Published

on

Continue Reading




Loading…