Connect with us

Nasional

KPU Jangan Paksakan Diri

Published

on

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI Hugua. (Foto: Ist/Net)

Realitarakyat.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk tidak memaksakan diri untuk menerapkan aturan mantan koruptor tak boleh ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 mendatang. Meski demikian, hal itu bukan bermaksud untuk tidak mendukung upaya KPU menghasilkan kepala daerah yang bebas korupsi.

“Namun, wacana KPU untuk memasukkan larangan tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sama saja harus mengubah kembali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi dasar pilkada serentak,” kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI Hugua, Minggu (17/11/2019).

Dikatakan, PKPU mengatur yang sudah ada dalam UU Pilkada. Sehingga bila memasukkan kembali aturan yang tidak ada, sama saja melanggar yang sudah ada. Sementara dalam UU Pilkada, eks koruptor diperkenankan maju.

“Kecuali, UU ini diubah. Selain UU Pilkada, Mahkamah Agung pun pada tahun 2018 kemarin telah memutuskan untuk memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi mengikuti pilkada,” ujarnya.

Menurutnya, dirinya bukan tidak mendukung. Namun, semua harus ada dasarnya. Sehingga, tidak boleh main mengubah atau menambahkan aturan begitu saja. Seperti diketahui, KPU hendak melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pilkada tahun depan.

KPU berpendapat, aturan tersebut tidak akan melanggar hak asasi seorang eks koruptor. Sebab, pada Pilpres tahun lalu pun, larangan serupa sudah ada.[sas]

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Erick Larang BUMN Bagikan Suvernir

Published

on

Menteri BUMN Erick Thohir / Net
Continue Reading

Headline

Kesetiaan Seorang Profesional Ada Pada Profesi, Bukan Institusi

Published

on

Ilustrasi (Net)
Continue Reading

Nasional

Maskapai Diimbau Jual Tiket dengan Harga Terjangkau

Published

on

Ilustrasi (Net)
Continue Reading




Loading…