Connect with us

Ragam

Rencana Sertifikasi Lecehkan Nelayan

Published

on

Nelayan kecil tengah mencari ikan gunakan jala. (Foto: Ist)

Realitarakyat.com – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan melakukan sertifikasi terhadap profesi nelayan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Rencana tersebut juga dinilai melecehkan identitas bangsa Indonesia sebagai negara bahari.

“Dimana mayoritas nelayannya adalah nelayan tradisional dan nelayan kecil. Masyarakat bahari, khususnya nelayan skala kecil atau nelayan tradisional, nelayan yang menggunakan kapal di bawah 10 GT, tidak membutuhkan sertifikasi,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, sertifikasi untuk menjelaskan identitas sebagai seorang nelayan atau perempuan nelayan, tidaklah diperlukan. Dikatakan, pada 100 hari gebrakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edhi Prabowo, seharusnya tidak bicara sekedar sertifikasi nelayan.

Dikatakan, nelayan tidak butuh disertifikasi, nelayan butuh laut. “Tantangannya berani atau tidak menteri baru ini menyelesaikan konflik di Pulau Pari, Pulau Romang, Pulau Wawonii. Jadi, bukan sekedar mengurus sertifikasi nelayan,” ujarnya.

Karena itu, Kiara menilai sertifikasi ini hanya akan mempersulit kehidupan nelayan skala kecil atau nelayan tradisional. Padahal, mereka merupakan mayoritas pelaku perikanan di Indonesia. “Kami mempertanyakan landasan hukum rencana sertifikasi nelayan. Khususnya nelayan skala kecil dan nelayan tradisional,” tandasnya.[sas]

 

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Ragam

Kesepakatan Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak Mentah November

Published

on

Continue Reading

Ragam

RI Gandeng Denmark Bidik Pengembangan EBT Yang Bersih dan Ekonomis

Published

on

Continue Reading

Ragam

‘Ani Yudhoyono In Memoriam’, SBY Aktifkan Kembali Instagram Milik Mendiang Istrinya

Published

on

(foto: dok. Abror Rizky)
Continue Reading




Loading…